logo


Dalami Kasus Korupsi Bupati Nganjuk, KPK Geledah 15 Lokasi

Ada 10 orang saksi juga yang diperiksa di Polres Nganjuk dalam rentang waktu dari Sabtu (28/10) sampai Senin (30/10)

31 Oktober 2017 19:47 WIB

Bupati Nganjuk Taufiqurahman.
Bupati Nganjuk Taufiqurahman. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 15 lokasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Nganjuk terkait dengan perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

"Untuk kasus di daerah di Nganjuk dilakukan penggeledahan di 15 lokasi dari Jumat sampai hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/10/2017) seperti dilansir Antara.

Febri menjelaskan 15 lokasi yang digeledah itu antara lain lima lokasi adalah rumah para tersangka, dua kantor masing-masing Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan ada rumah delapan saksi di daerah Nganjuk.

"Jadi, saksi-saksi yang terkait dilakukan pengeledahan di rumahnya untuk melakukan pengumpulan bukti dalam perkara ini," kata Febri.

Selain itu, kata dia, ada 10 orang saksi juga yang diperiksa di Polres Nganjuk dalam rentang waktu dari Sabtu (28/10) sampai Senin (30/10) dengan unsur saksi dari sejumlah PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

"Pada prinsipnya penyidik ingin mendalami tentang sumber dari uang tersebut yang diduga merupakan uang suap dan diduga dikumpulkan oleh orang-orang tertentu dan diserahkan kepada dua tersangka Suwandi dan Ibnu Hajar," ucap Febri.

KPK telah menetapkan lima tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai penerima pada kasus itu, yakni Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, dan Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi.

Sementara diduga sebagai pemberi, yakni Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto.

Diduga, pemberian uang kepada Taufiqurrahman melalui beberapa orang kepercayaan Bupati terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

Total uang yang diamankan sebagau barang bukti senilai Rp298.020.000 yang berasal dari Ibnu Hajar sejumlah Rp149.120.000 dan Suwandi sejumlah Rp148.900.000.

Sebagai pihak pemberi Mokhammad Bisri dan Harjanto disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak penerima Taufiqurrahman,Ibnu Hajar, dan Suwandi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Golkar: KPK Tidak Bisa Panggil Setya Novanto Tanpa Surat dari Presiden

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas