logo


WWF Terlibat Reforma Agraria, Fadli Zon: Pemerintah Ceroboh

Menurutnya, tindakan pemerintah itu telah membuat agenda reforma agraria yang bersifat vital akhirnya jadi dianggap lelucon

25 Oktober 2017 16:11 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Penunjukan WWF Indonesia sebagai Project Management Officer (PMO) pembentukan Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial oleh pemerintah mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Menurutnya, tindakan pemerintah itu telah membuat agenda reforma agraria yang bersifat vital akhirnya jadi dianggap lelucon.

“Saya kira urusan reforma agraria sangat tidak pantas ditangani oleh sebuah LSM internasional yang bidang kerjanya juga jauh dari isu agraria. Keputusan itu harus dipertanyakan dan mestinya segera dievaluasi oleh Presiden," ujar Fadli di Gedung DPR RI Jakarta pada hari Rabu (25/10).


Fadli: Densus Tipikor Jangan Jadi Alat Kriminalisasi

Fadli mengatakan bahwa secara kelembagaan, sekretariat bersama itu memang bisa saja melibatkan banyak pihak termasuk LSM atau aktivis LSM, namun harus dipilih yang kompeten dan telah berpengalaman dengan isu agraria.

"Ceroboh sekali jika pemerintah menyerahkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang menangani reforma agraria ini kepada unsur non-pemerintah. Apalagi, LSM yang ditunjuk ini adalah LSM konservasi lingkungan. Kekeliruannya jadi berlipat-lipat," tuturnya.

Fadli menjelaskan reforma agraria merupakan isu yang bersifat lintas sektor dan lembaga. Menurutnya, untuk memudahkan koordinasi, seharusnya Presiden memimpin langsung koordinasinya.

“Insiden ini membuat kita jadi bertanya-tanya tentang keseriusan pemerintah dalam melaksanakan agenda reforma agraria. Dalam catatan saya, meskipun pemerintahan saat ini telah menghidupkan kembali Kementerian Agraria, namun efeknya terhadap agenda reforma agraria belum banyak. Apalagi, hingga kini Presiden belum juga menerbitkan Perpres Reforma Agraria," imbuhnya.

Oleh karena itu, kata Fadli, pemerintah seharusnya memperhatikan bahwa sejak tahun 2007, Indonesia terus mengalami defisit perdagangan pangan. Laju permintaan pangan di Indonesia kini mencapai 4,87 persen per tahun, dan tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi nasional. Salah satu sebab defisit perdagangan pangan adalah karena masalah agraria.

“Jika dibandingkan dengan negara lain, meskipun sering disebut negara agraris, sebenarnya ketersediaan lahan pangan per kapita Indonesia amat sempit, hanya 359 meter persegi untuk sawah, atau 451 meter persegi bila digabung lahan kering. Angka itu jauh di bawah Vietnam yang mencapai 960 meter persegi, Thailand mencapai 5.226 meter persegi, dan Cina mencapai 1.120 meter persegi. Di sinilah pentingnya agenda reforma agraria," tuturnya.

Dalam hal ini, Fadli berharap Presiden segera menegur Menko Perekonomian atas penunjukan WWF Indonesia sebagai Project Management Officer Sekber Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

"Atau, jika penunjukan itu memang sepengetahuan dan seizin Presiden, saya berharap keputusan itu segera dikoreksi," pungkasnya.

Gatot Ditolak AS, Fadli: Jangan Merasa Superior

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata