logo


PDIP Setuju Perppu Ormas Disahkan Jadi Undang-undang

Menurut Komarudin, Undang-undang (UU) yang ada, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013 tidak memungkinkan pemerintah menindak ormas yang anti terhadap Pancasila.

23 Oktober 2017 17:00 WIB

Massa Presidium Alumni 212 melakukan aksi menggugat Perppu Ormas di Silang Monas, Jakarta, Jumat (28/7).
Massa Presidium Alumni 212 melakukan aksi menggugat Perppu Ormas di Silang Monas, Jakarta, Jumat (28/7). Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun Tanawani, mengatakan bahwa pihaknya di Fraksi PDIP menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas (Perppu Ormas) yang telah diterbitkan oleh pemerintah untuk dijadikan Undang-undang.

"Menyetujui pembahasan Perppu Ormas dibawa ke tingkat 2 dalam paripurna untuk disahkan jadi Undang-undang," ujar Komarudin saat rapat lanjutan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (23/10).

Menurut Komarudin, Undang-undang (UU) yang ada, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013 tidak memungkinkan pemerintah menindak ormas yang anti terhadap Pancasila.


Perppu Ormas Digugat, Menkum HAM Siap Hadapi HTI

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Perppu Ormas untuk melindungi masyarakat, hal ini dikarenakan ada ormas-ormas yang ingin menggantikan ideologi bangsa.

Sehingga dengan adanya Perppu ini dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang diduga anti pancasila tersebut.

"Sehingga diperlukan tindakan segera, efektif dan tegas," pungkasnya.

Komisi II: Keputusan Perppu Ormas Besok

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana