logo


'Negara Boleh Tak Ada Tentara, Tapi Polisi Harus Ada', Hoax!

"Saya hanya memberikan gambaran di negara-negara tertentu bukan di Republik ini. ‎Itu ilustrasi untuk sinergitas TNI-Polri, jangan dianalogkan. Harusnya secara utuh dicermati sambutan saya," ucap Nandang.

22 Oktober 2017 22:32 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ruang netizen baru saja dihebohkan dengan pernyataan Kepala Polda Riau, Irjen Pol Nandang yang menyatakan bahwa negara boleh tanpa tentara tapi polisi wajib ada.

Pernyataan tersebut diucapkan Irjen Pol Nandang dalam sebuah ramah tamah dengan awak media, termasuk pimpinan redaksi, Rabu, 18 Oktober lalu.

"Negara boleh tak ada tentara, tapi polisi harus ada. Karena dalam keadaan aman pun masih dibutuhkan Polisi di Indonesia ini karena bisa melayani semuanya, segala macam diurus, beda dengan negara lain," ucap Irjen Nandang yang dikutip www.wahanariau.com.


Bantah Tulis Cuitan Soal Panglima TNI, Nikita Mirzani: Saya Difitnah

Meskipun sebelum menyampaikan hal tersebut, Ijen Nandang mengharapkan bahwa media melakukan tiga hal terkait kolaborasinya dengan pihak kepolisian.

Pertama yakni sebagai fungsi pengawasan internal bagi kepolisian. Kedua menjadi corong kepolisian sehingga yang diberitakan tidak hanya kekurangan, tapi juga hal positif lainnya disampaikan ke masyarakat.

Fungsi ketiga media, lanjutnya adalah sebagai sarana peningkatan sumber daya manusia Masyarakat Riau. Dikatakannya tingkat kritis masyarakat sudah meningkat tapi banyak juga yang melabrak berbagai ketentuan.

Sayangnya ucapan Nandang tentang 'negara boleh tak ada tentara, tapi polisi harus ada' justru menjadi perhatian publik dunia maya. Berita mengenai hal itu pun seketika viral.

Barulah pada, Minggu (22/10), Nandang mengklarifikasi berita tersebut dan ia mengklaim berita yang dimuat Wahanariau.com tak seperti yang ia terangkan.

"Isi berita itu tidak seperti yang sebenarnya. Saya waktu itu menjelaskan peran penting Media dalam tugas TNI dan Polri. Harusnya di muat dari awal sambutan saya, jangan sepenggal-sepenggal," ungkap Nandang kepada wartawan.

Lantaran berita tersebut terlanjur viral, Nandang pun menyatakan permohonan maafnya baik kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang membaca atau pun mendengar berita yang menurutnya tak benar itu.

"Saya hanya memberikan gambaran di negara-negara tertentu bukan di Republik ini. ‎Itu ilustrasi untuk sinergitas TNI-Polri, jangan dianalogkan. Harusnya secara utuh dicermati sambutan saya. Bahkan, saya meminta media untuk mencerdaskan, demokratis dan tidak memprovokasi," lanjutnya.

Di situasi yang sama, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo, menjelaskan, bahwa media yang bersangkutan rupanya tak terdaftar dalam daftar hadir media-media yang diundang dalam acara tersebut.

"Ada puluhan wartawan baik lokal dan nasional serta beberapa Pemred media hadir ketika itu. Tak satupun ada yang memberitakan itu karena Bapak Kapolda menyampaikan konteks yang normatif. Kalau ada pernyataan ‎yang tendensius, saya rasa wartawan yang hadir pada hari itu pasti akan memuat ketika itu juga," kata Guntur.

Setelah di pantau, lanjut Guntur, media itu malah memuat berita itu pada hari Jumat, dua hari kemudian. Kemudian, ternyata media itu mengutip dari sumber lain yang tidak memuat seperti judul itu.

"Bahkan, hasil monitoring kita sore tadi sekitar pukul 18.00 wib. Berita di media itu telah dihapus oleh media itu sendiri. Dan, sudah kita cek, media itu tidak terdaftar di dewan pers," jelas Guntur.

Meski begitu, Guntur menyatakan pihaknya belum berkehendak membawa urusan tersbeut ketingkatan hukum. Ia lebih memprioritaskan untuk mengklarifikasi damak dari viralnya berita tersebut. Ia pun menyayangkan ada penggiat media yang bermental memplintir ucapan pejabat publik sebagai konsumsi berita.

"Upaya hukum belum, kita klarifikasi dulu agar masyarakat dan mitra kita dapat penjelasan yang sebenarnya. Hoax itu," tutup Guntur.

Reaksi Netizen Saat Gubernur Anies Sebut Pribumi dalam Pidatonya

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah