logo


Pendaftaran Terhambat karena Sipol, PBB Bahas Pengajuan Laporan ke Bawaslu

Untuk itu, Yusril meminta KPU untuk tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan sistem Sipol semata.

20 Oktober 2017 12:23 WIB

Yusril Ihza Mahendra.
Yusril Ihza Mahendra. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara soal terhambatnya proses pendaftaran PBB sebagai salah satu partai calon peserta Pemilu 2019 lantaran bermasalah dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk diketahui, KPU mewajibkan parpol calon peserta Pemilu 2019 mengunggah data dan persyaratan melalui website Sipol. Yusril mengatakan pihaknya masih menyusun langkah terkait kemungkinan membawa persoalan PBB tersebut ke Bawaslu. Ia pun mengaku akan memimpin perlawanan hukum jika memang diperlukan.

"PBB memang belum masuk ke sengketa melawan KPU di Bawaslu, karena Keputusan KPU bahwa lulus atau tidak lulusnya partai ke Pemilu itu memang belum ada," kata Yusril di Jakarta pada hari Jumat (20/10).


PKS: KPU tak bisa sama ratakan penerapan Sipol di pusat dan daerah

Yusril mengatakan, pihaknya akan membahas pengajuan laporan ke Bawaslu terkait permasalahan PBB yang telah melakukan input data ke Sipol namun prosesnya terhambat lantaran sistem Sipol yang sering tidak stabil. Sistem Sipol tersebut juga terlihat begitu mudah diretas pihak yang tidak bertanggung jawab, ujung-ujungnya membuat data yang sudah masuk berubah dan bahkan hilang sama sekali.

"Kalau Sipolnya begitu mudah di-hack, maka kredibilitas KPU juga akan hancur di mata rakyat," ujar Yusril lagi.

Untuk itu, Yusril meminta KPU untuk tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan sistem Sipol semata. Ia juga mengimbau KPU untuk mau mengakui kelemahan sistem komputerisasi miliknya, yang membuat sejumlah parpol dinyatakan tidak lengkap administrasinya.

"DPP PBB akan rapat dan ambil keputusan segera sehingga jika mungkin sore ini sudah ada action DPP PBB ke Bawaslu," tambahnya.

DPP akan meminta Bawaslu untuk melakukan mediasi musyawarah guna mencari solusi terbaik antara PBB dan KPU atau memerintahkan KPU memeriksa ulang seluruh data PBB yang ada untuk kemudian diambil keputusan.

Untuk diketahui, dari 27 parpol, hanya sekitar 14 parpol yang berkasnya dinyatakan lengkap dan pendaftarannya diterima oleh KPU. Parpol dimaksud adalah : Partai Perindo, PSI, PDIP, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Demokrat, dan PKB.

Resmi Ditutup, KPU Umumkan 27 Parpol yang Daftar di Pilpres 2019

Halaman: 
Penulis : Nugrahenny Putri Untari