logo


Pidato Anies Senggol 'Pribumi' Jadi Ingat Kerusuhan di Solo dan 1998

Generasi 'zaman now' mungkin tidak merasakan stigma ini.

20 Oktober 2017 11:52 WIB

dibaca 21813 x

Banyak pendapat di media sosial soal teks 'pribumi' dalam pidato Anies. Sebagian mengatakan Anies rasis, sebagian lagi mengatakan sebaliknya, Anies tidak rasis. Saya berusaha memahami teks 'pribumi' dalam konteks peristiwa politik Pilkada DKI Jakarta lalu dan kilas balik sejarah istilah 'pribumi' dalam konteks politik dan sosial masa lalu.

Generasi 'zaman now' mungkin tidak merasakan stigma ini. Ada dua stigma penting di era Orde Baru: stigma komunis dan non-Pri. Stigma kedua ini masih berkait dengan stigma pertama, tentu sudah banyak yang belajar peristiwa politik 1965. Kebijakan politik ini berdampak secara sosial. Disadari ada atau tidak, terjadi pemisahan secara alami antara Pri dan non-Pri dalam kehidupan sehari-hari. Ada kecurigaan antarkelompok sosial secara masif.

Bagi kelahiran 70-an pernah mendengar peristiwa penting di Kota Solo. Kerusuhan sosial karena soal sepele yang menyulut kerusuhan massal satu kota. Saat itu saya belum genap 12 tahun, tiap hari melihat gerakan membakar asset non-Pri. Saat itu saya tidak paham apa yang terjadi, sebagai anak kecil senang saja nonton orang ramai-ramai bakar sana-sini.


Aburizal Bakrie Soal Pidato Anies: Mereka yang Memplesetkan pada Zaman Sekarang Itu yang Salah

Setelah bekerja di Jakarta saya melihat kembali kerusuhan massal seperti saat saya masih SD. Isu yang dihembuskan untuk  membakar kemarahan massa setipe dengan peristiwa di Solo. Narasinya non-Pri menguasai ekonomi kita dan mari kita rebut dengan berbagai cara, termasuk kekerasan sah-sah saja.

Hal ini  juga terjadi di Solo di tahun 1980-an. Tapi peristiwa 1998 lebih kompleks pemicunya, sedangkan di Solo hanya karena perselisihan anak muda. Sebenarnya peristiwa Solo tidak akan terjadi bila Pemerintah saat itu tidak menabur bibit intoleran dan rasis secara politik.

Reformasi membuka cakrawala baru, Presiden Habibie lewat peraturan menghapus stigma non-Pri dan dikotomi Pri dan non-Pri. Aturan ini semata-mata untuk merekatkan kembali disintegrasi sosial paska reformasi 1998. Presiden Gus Dur dengan cerdas dan arif menghancurkan tembok dikotomi pribumi dan non-Pri lewat kebudayaan.

Kata 'pribumi' sesungguhnya netral, tapi menjadi tidak netral lagi ketika menjadi label politik yang dibumbui stigma untuk kepentingan menyudutkan kelompok lain. Meski mereka fakta hukum  masih sebangsa. Sebagai label politik untuk membedakan siapa 'aku' dan 'kamu'.

Sederhananya begini, ketika Bung Karno menggunakan kata 'pribumi' orang tidak akan berpikir Bapak Proklamator itu anti-Cina. Rakyat Indonesia bisa mengerti maksud Bung Karno kata pribumi sebagai negasi terhadap penjajah.

Hampir semua orang Indonesia tahu perjuangan Soekarno dan tokoh pergerakan lain dalam mengusir penjajah. Sama halnya Joko Widodo menggunakan kata pribumi ketika meninjau salah satu proyek di Banten. Presiden mengharapkan masyarakat sekitar proyek atau penduduk pribumi bisa bekerja juga di proyek itu.

Kenapa tidak ada yang mencurigai Soekarno dan Joko Widodo sebagai pendukung rasisme ? Sekarang kenapa sebagian orang gusar dengan kata 'pribumi' yang dipakai Anies?  

Semua peristiwa ini ada kronologinya, tentu warga Jakarta belum lupa ingatan terhadap isu kampanye kubu Anies meski tidak akan diakui secara resmi memakai jargon-jargon politik identitas yang ekstrem dan tajam.

Sangat wajar bila publik mengkaitkan teks 'pribumi' dengan cara-cara kubu Anies memainkan massa dan isu dalam kampanye lalu. Kata 'pribumi' yang dikonfrontasi istilah 'nonpribumi' bertebaran secara lisan dan tertulis materi kampanye dan media. Ada jejak tak terbantahkan, apalagi dalam pesta kemenangan digelar spanduk raksasa yang menggarisbawahi siapa yang dimaksud kelompok pribumi.

Kata 'seks' akan dimaknai berbeda bila yang mengatakan Nikita Mirzani, orang akan berfantasi liar. Lain halnya bila Dr. Boyke yang mengatakan pendengar akan mempersepsikan seks dari segi kesehatan.

Soal 'move on' saya pikir kita tidak bisa memaksa orang atau kelompok orang. Pengikut Soeharto saja sampai sekarang tidak 'move on' setelah 20 tahunan. Penyokong rezim Ottoman Turki juga masih berjuang menghidupkan lagi kejayaan masa lalunya meski sudah lebih dari 70 tahun.

Perdebatan antar pro Pemerintah dan oposisi terjadi di setiap negara demokrasi. Selama masih dalam koridor yang argumentatif masih wajar, kecuali menabrak UU, atau karena tidak bisa balas argumentasi melakukan 'persekusi' kekerasan dan mental dengan menggeruduk lawan politik. Fakta ini banyak terjadi belakangan, entah siapa yang salah? Pendidikan politik lebih dewasa menjadi tuntutan mendesak negara ini.

Ditulis oleh: sigit bud

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Soal Pidato Anies Dianggap Rasis, Suropati Syndicate: Itu Aneh bin Konyol

Halaman: 
Admin : Nugrahenny Putri Untari