logo


Daftarkan Gugatan ke PTUN, HTI Minta Penundaan dan Pembatalan Pembubaran

Menurutnya, pengeluaran Perppu Ormas tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik

19 Oktober 2017 21:45 WIB

Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto.
Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto. Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COMJuru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengatakan pihaknya sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencabutan status badan hukumnya oleh pemerintah pusat.

"Iya sudah didaftarkan. Sudah diterima kemudian sudah masuk di daftar perkara," kata Ismail di gedung DPR, Kamis (19/10).

HTI meminta dua hal, yakni penundaan dan pembatalan pencabutan status badan hukumnya.


Ada Aspek Kemaslahatan yang Diinginkan Pemerintah dalam Menerbitkan Perppu Ormas

"Pertama adalah penundaan. Jadi kita memohon pada PTUN putusan itu ditunda berlakunya supaya kita bisa beraktivitas lagi. Kedua adalah pembatalan. Jadi sebelum pembatalan ya kita minta penundaan dulu," jelasnya.

Menurutnya, pengeluaran Perppu Ormas tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, di antaranya mengenai keterbukaan.

"Bahwa keputusan pemerintah itu tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, di antaranya keterbukaan. Apa alasan HTI dibubarkan? Enggak jelas. Apa kesalahannya? Di sana hanya disebutkan membaca surat Menkopolhukam dan lain-lain. Lalu apa isi suratnya, itu enggak ada. Itu enggak sesuai azas keterbukaan," terangnya.

Azas kecermatan juga menjadi pertimbangan. Ismail mempertanyakan dasar pemerintah melakukan pembubaran ormas dengan meminta penjelasan secara rinci.

"Kemudian azas kecermatan. Keputusan pembubaran itu harus punya dasar. Kalau enggak ada dia sewenang-wenang. Nah apa dasarnya enggak jelas juga. kalau disebut melanggar, melanggar pasal dari UU apa," ujar Ismail.

Perppu Ormas Digugat, Menkum HAM Siap Hadapi HTI

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata