logo


Ada Aspek Kemaslahatan yang Diinginkan Pemerintah dalam Menerbitkan Perppu Ormas

Iding mengatakan, meski penerbitan Perppu Ormas ini seperti jalan pintas yang dilakukan oleh pemerintah, namun dalam prosesnya tidak berarti meniadakan proses hukum yang berlaku.

18 Oktober 2017 16:36 WIB

Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iding Rosidin menyampaikan pandangannya terkait Perppu Ormas saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (18/10).
Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iding Rosidin menyampaikan pandangannya terkait Perppu Ormas saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (18/10). Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

CIPUTAT, JITUNEWS.COM - Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Iding Rosidin, melihat ada aspek kemaslahatan yang diinginkan oleh pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Saya melihat justru ada aspek kemaslahatan yang memang diinginkan oleh pemerintah," ujar Iding di Forum Diskusi Publik bertajuk Merawat NKRI Melalui Ormas di Bumi Pertiwi" yang berlangsung di Kampus UIN Syarif Hidayatullah dan diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari Kamis (18/10).

Iding mengatakan, meski penerbitan Perppu Ormas ini seperti jalan pintas yang dilakukan oleh pemerintah, namun dalam prosesnya tidak berarti meniadakan proses hukum yang berlaku. Pasalnya kata dia, di dalam Perppu Ormas ini pemerintah tetap mengakomodasi proses-prosesnya seperti tuntutan, adanya proses kajian, pembuktian dan sebagainya.


Pembubaran HTI Sudah Tepat, Ideologinya Berbahaya dan Berpotensi Kudeta

"Mungkin prosesnya ada sedikit yang dianggap lompatan misalnya di dalam Perppu sebelumnya di Perppu 17 Tahun 2013 harus ada proses yang panjang, harus ada hukum dan seterusnya dari mulai teguran dan seterusnya," tuturnya.

Dalam hal ini, Iding menggunakan istilah meninggalkan keburukan kerusakan itu didahulukan, sehingga dalam konteks kegentingan yang memaksa seperti di Pasal 22 UUD, pemerintah sedang melihat bahwa ada kerusakan dalam bentuk radikalisme dan terorisme yang luar biasa dan kasat mata.

"Ini betul-betul terjadi sehingga menjadi ancaman bagi bangsa. Belum lagi berbicara tentang persekusi dan hate speech di media sosial. Sehingga itu menjadi salah satu alasan kenapa Perppu ini harus keluar," pungkasnya.

Iding Rosidin Optimis Perppu Ormas Akan Lolos di DPR

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana