logo


KPK Hibahkan Barang Rampasan, Pansus: Bentuk Kecongkakan

Anggota Pansus Angket KPK, Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa tindakan KPK menghibahkan barang rampasan Negara adalah salah satu contoh kesewenang-wenangan yang dilakukan KPK

17 Oktober 2017 19:47 WIB

Politisi PDIP, Henry Yosodiningrat
Politisi PDIP, Henry Yosodiningrat Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Pansus Angket KPK, Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa tindakan KPK menghibahkan barang rampasan Negara yang berasal dari mantan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo kepada Pemerintah Kota Surakarta, adalah salah satu contoh kesewenang-wenangan yang dilakukan KPK.

"Atau paling tidak bentuk dari kecongkakan atau setidaknya merupakan perilaku salah kaprah," ujar Henry di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (17/10).

Semestinya, kata Hendry, sejak setiap putusan dalam perkara Tipikor yang tangani KPK berkekuatan hukum tetap, dan KPK seharusnya menyerahkan Pelaksanaan putusan itu kepada institusi lain dalam hal ini Kejaksaan Agung RI.


Henry Yosodiningrat Minta Anies-Sandi Berusaha Lebih Baik dari Ahok-Djarot

"Selanjutnya Kejaksaan Agung lah yang melaksanakan putusan itu. Terkait Pemidanaan Jaksa lah yg menyerahkan terpidana ke lapas, terkait benda yang dirampas untuk Negara yang akan dilelang, institusi Kejaksaan Agung lah yang menyerahkan benda rampasan tersebut kepada Pejabat Lelang untuk dilelang," tuturnya.

Politisi PDIP melanjutkan dari hasil lelang itu kemudian diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Menteri Keuangan RI sesuai tata cara yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Namun apabila tidak dilelang maka barang yang dirampas untuk Negara itu milik negara dan bukan milik KPK.

"Barang ini dikelola apakah oleh Menteri Sekretaris Negara atau oleh Menteri Keuangan.
Terhadap benda milik negara, KPK tidak berwenang untuk menghibahkannya meskipun atas persetujuan Kementerian Keuangan Cq Dirjen terkait. Tindakan KPK seperti itu sengaja dipertontonkannya kepada publik dengan pesan bahwa KPK adalah lembaga yang super power," pungkasnya.

Diperiksa KPK Terkait Kasus Dirjen Hubla, Menhub Enggan Komentar Banyak

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata