logo


Eks Asdep Kementerian BUMN Terseret Kasus Korupsi, Kuasa Hukum: Ada yang Janggal

Alfons mengatakan bahwa yang menetapkan Ketapang sebagai lokasi cetak sawah adalah bukan terdakwa, tetapi PT Sang Hyang Seri dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan

4 Oktober 2017 22:00 WIB

Ilustrasi tindakan korupsi.
Ilustrasi tindakan korupsi. vietmeme.net

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Program percetakan sawah kementerian BUMN Tahun Anggaran 2012, yang menyeret mantan Asisten Deputi (Asdep) PKBL Kementerian BUMN, Upik Rosalina Wasrin yang menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Dinilai sangat janggal dan menyesatkan oleh Kuasa Hukum Upik Rosalina Wasrin, Alfons Loemau.

Pasalnya, kata Alfons, Upik diduga menjadi penanggungjawab penentuan percetakan sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Dimana tudingan tersebut berdasarkan rapat pada tanggal 13 November 2012, yang mana terdakwa 'seolah-olah' menetapkan Ketapang menjadi lokasi cetak sawah.

"Di dalam rapat tersebut, terdakwa meminta kepada PT Hutama Karya untuk menunjuk PT Sang Hyang Seri sebagai operator cetak sawah. Padahal dalam surat Dahlan Iskan, selaku Menteri BUMN No S-133/MBU/2012 tertanggal 19 Maret 2012 jelas menugaskan PT Sang Hyang Seri sebagai pelaksana program GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Koorporasi) BUMN, Program Beras BUMN dan Program Food Estate (cetak sawah). Surat Dahlan Iskan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi A. Pandu Djajanto, Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis yang menjadi atasan terdakwa, saksi menjelaskan bahwa yang menentukan lokasi cetak sawah adalah hasil penelitian dari PT Sang Hyang Seri (pada masa DIrektur Utama PT Sang Hyang Seri Kaharuddin), lantaran PT Sang Hyang Seri memiliki lahan di Ketapang, Kalimantan Barat.
Kemudian PT Sang Hyang Seri melaporkan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan dan selanjutnya Menteri BUMN membuat keputusan untuk dikembangkan dan dibiayai. Pada saat itu PT Sang Hyang Seri sekaligus ditunjuk sebagai operator cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat TA 2012," kata Alfons di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (4/10).


Ketua KPK Dilaporkan ke Bareskrim, Polisi: Belum Diproses

Padahal, kata Alfons, keterangan saksi lainnya, yakni Muhamad Zamkhani, Deputi Bidang Industri Primer, Kementerian BUMN jelas mengatakan Menteri BUMN/ Dahlan Iskan langsung memberikan perintah kepada masing masing BUMN Karya yakni PT Indra Karya, PT Hutama Karya, PT Berantas Abipraya dan PT Yodya Karya menjadi operator cetak sawah.

Oleh karena itu, Alfons mengatakan bahwa yang menetapkan Ketapang sebagai lokasi cetak sawah adalah bukan terdakwa, tetapi PT Sang Hyang Seri dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

“Tuduhan terhadap Upik, sangatlah janggal, aneh dan menyesatkan,” jelasnya.

Alfons menjelaskan bahwa terdakwa hanyalah seorang Asdep PKBL, pada saat program percetakan sawah direncanakan.

“Sebagai Asisten Deputi tidak mungkin terdakwa, menginisiasi, merencanakan dan memutuskan program percetakan sawah Kementerian BUMN,” tuturnya.

Terlebih, dalam rapat tanggal 13 November 2012, terdakwa tidak ikut dalam rapat. Karena pada saat yang bersamaan, terdakwa menghadiri undangan dari Pemda Bangka Belitung untuk pemaparan program PKBL. Pada tanggal 12-14, November 2012, terdakwa hadir sebagai nara sumber kegiatan Pelatihan Bagi Pelatih, SDM Pelayanan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kota Pangkal Pinang Tahun 2012.

Tudingan bahwa terdakwa memimpin rapat dan memutuskan Sang Hyang Seri sebagai operator cetak sawah. Menurut Alfons sangatlah bertentangan dengan kenyataan yang ada.

"Karena sesuai fakta, terdakwa berada di kota Pangkal Pinang, sehingga terdakwa tidak berada dalam rapat tersebut,” jelas Alfons. Pihaknya memiliki bukti otentik manifest Penerbangan Garuda, pada tanggal 12 November 2012 (sekitar pukul 14.00 WIB) menuju Pangkal Pinang, dan pada tanggal 14 November 2012 ( sekitar pukul 15.00 WIB), menuju Jakarta dari Pangkal Pinang," jelasnya.

Menurut Alfons, karena itu jika ada pihak-pihak yang kompak menyatakan bahwa terdakwa yang memimpin rapat pada tanggal 13 November 2012, patutlah dipertanyakan?

“Apakah memang betul bahwa terdakwa secara sistematik dikorbankan dalam perkara tersebut? Serta memberikan kesempatan pelaku sebenarnya cuci tangan,” jelasnya.

Alfons menambahkan sudah menjadi pengetahuan bersama, apabila salah satu pimpinan penyidik AKBP Brotoseno dalam menangani perkara tersebut, tertangkap tangan dan dihukum dengan pasal penyuapan telah menerima suap dari Harris Arthur Hedar, Advokat Jawa Pos Group terkait dengan penundaan pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan.

“Inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama, ada upaya sistematis menjadikan Upik Rosalina Wasrin, Asdep Kementerian BUMN menjadi pesakitan dalam kasus tersebut, dan menyembunyikan pelaku yang sebenarnya,” pungkasnya.

Pemprov DKI Teken Komitmen Pencegahan Korupsi, Taufik Sebut Telat, Reaksi Djarot?

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata