logo


Peneliti Anti Corruption Committee Sebut Keputusan Cepi dalam Praperadilan Novanto Cacat Hukum

Wiwin Suwadi menyatakan bahwa hakim dalam pertimbangannya menilai alat bukti penetapan Novanto berasal dari pengembangan kasus Irman dan Sugiharto.

2 Oktober 2017 08:05 WIB

Ketua DPR RI Setya Novanto.
Ketua DPR RI Setya Novanto. Dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COMPeneliti Anti Corruption Committee, Wiwin Suwandi, mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim tunggal Cepi Iskandar, dalam praperadilan Setya Novanto terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik cacat hukum.

"Pertama, hakim lupa bahwa kasus Irman dan Sugiharto serta Setya Novanto merupakan satu kesatuan perkara korupsi e-KTP sehingga memiliki benang merah atau keterkaitan satu sama lain," katanya dalam keterangan tertulis.

Wiwin beranggapan bahwa alat bukti yang terkait dengan Setya Novanto terhadap tersangka lain dalam satu perkara yang sama merupakan hal yang wajar terjadi.


Terkait Praperadilan Novanto, Ini Komentar Fadli Zon

"Yang bermasalah adalah jika alat bukti tersebut diambil dari kasus lain yang tidak memiliki benang merah dalam kasus aquo," tukasnya.

"Ketika KPK menilai alat bukti sudah cukup dalam menaikkan status Setya Novanto sebagai tersangka, berarti KPK berpegang pada alat bukti," imbuhnya.

Oleh karena itu, penetapan dalam proses penyidikan, kata dia, bukan soal jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan penetapan tersangka, melainkan alat bukti yang cukup yang tertera dalam KUHAP.

"Nurani Rakyat Terlukai Oleh Akrobatik Novanto, Ini Sungguh Pertunjukan Buruk"

Halaman: 
Penulis : Ratna Wilandari