logo


Kali ini, Siapakah Dalang Pembocor Surat Freeport?

Surat yang ditujukan untuk Hadiyanto, Sekjen Kemenkeu, ini berbahasa Inggris berisi pengajuan keberatan renegosiasi atas tiga posisi yang diambil pemerintah.

1 Oktober 2017 01:28 WIB

sumber portalislam.com
sumber portalislam.com
dibaca 1538 x

Kebocoran surat resmi Kemenkeu terjadi kali kedua. Setelah surat terkait gagal bayar utang PT PLN, kali ini surat tecantum dari PT Freeport Indonesia, yang tertanda CEO perusahaan Richard Adkerson tanggal 28 September 2017.

SKontrak Freeport menolak kesepakatan divestasi saham 51% sesuai yang diinginkan Pemerintah Indonesia. Padahal sebelumnya telah beredar surat berisi lima poin tanggapan Freeport atas proposal pemerintah.

Dengan itu, pihak Freeport menjelaskan posisi pemerintah yang berdasarkan Pasal 24 poin 2 dari Kontrak Karya (KK), salah satu poin menjelaskan penolakan Freeport atas pengajuan mekanisme divestasi 51% yang ditawarkan oleh pemerintah.


Soal Saham Freeport, Jokowi: Kalau Negosiasi Tidak Ngotot ya 9% Lagi

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport yang sudah disetujui sebelumnya. Freeport meminta adanya perundingan lebih lanjut dan pemahaman bersama dengan pemerintahan.

Inti isi suratnya bahwa pihak Freeport sudah bersikap responsif terhadap pemerintah soal kepemilikan saham 51% namun secara konsisten divestasi tersebut bergantung pada transaksi yang mencerminkan nilai wajar bisnis sampai tahun 2041 dan freeport mempertahankan kontrol manajemen serta tata kelola.

Perihal surat awalnya, Sekjen kemenkeu, Hadiyanto, saat ditemui di gedung Jakarta, Jumat (29/9) lalu mengaku belum menerima surat dari Freeport perihal penolakan mekanisme divestasi yang ditawarkan oleh pemerintah.

"Saya belum terima,kalau surat itu ditujukan ke saya,kan saya harus terima"kata Hadiyanto. 

Lalu siapakah dalang penyebar surat ini? Apakah sosoknya sama seperti penyebar sebelumnya?

Dalam sebuah pernyataan, Kemenkeu merespon cepat dengan segera akan mengusut kebocoran salinan surat internal tersebut.

Sama halnya dengan kasus sebelumnya hingga beberapa jam sejak surat bocor tak ada pihak yang enggan berikan tanggapan. Dugaan yang muncul dalang pembocoran ini selain pihak internal bisa juga dari pihak eksternal. 

Dan apakah dalam kasus ini juga pihak Kemenkeu akan menunjuk Inspektur Jenderal Kemenkeu (Irjen)? Karena pernah ditegaskan pada kasus sebelumnya oleh Nufransa selaku kepala biro Komunikasi dan layanan Informasi bahwa tindakan peredaran kebocoran surat ini melanggar peraturan dan disiplin administrasi negara serta tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Ini menjadi sorotan melihat isi yang sifatnya sangat sensitif jika beredar di ranah publik.

Ditulis oleh: Amalia Anzhafa

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Kesepakatan Baru Soal Freeport Jadi Simbol Kedaulatan Negara

Halaman: 
Admin : Riana