logo


Nilai Luhur Pancasila dalam Rancangan dan Aksi Pembangunan Jokowi

Menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, kemampuan Presiden Jokowi dalam merancang dan mengoperasionalisasikan pembangunan nasional berlandaskan Pancasila, harus dimaknai sebagai wujud nyata Kesaktian Pancasila dalam konteks pembangunan nasional dan

30 September 2017 21:43 WIB

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Darmawan Prasodjo
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Darmawan Prasodjo Ist

Pada suatu siang belum lama ini, saya berkesempatan bertemu dan berbincang cukup panjang dengan Prof. Dr. Subroto, seorang begawan energi Republik yang juga mantan Menteri Pertambangan dan Energi.

Saat itu, beliau menyampaikan pernyataan yang terus membekas bagi saya. “Mas ngerti? Presiden Jokowi itu menurut saya sangat Pancasilais”. Saya lalu balik bertanya “Maksud Prof bagaimana?” Prof. Dr. Subroto menjawab, “Coba bayangkan, bagaimana masyarakat di Papua bisa hidup sejahtera kalau bertahun-tahun harus membeli BBM dengan harga jauh di atas harga yang dibayar oleh saudaranya di wilayah lain, terakhir malah lebih dari Rp 50 ribu per liter. Sekarang Pak Jokowi memerintahkan untuk jadi satu harga, apa bukan Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia itu namanya?”

Itu adalah sepenggal kalimat dari sesepuh, pelaku sejarah, dan mantan pengambil kebijakan negeri ini yang melihat sebuah transformasi fundamental terhadap pemakluman yang sudah berlangsung berpuluh tahun meskipun tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Berbicara tentang Pancasila sebagai norma dasar bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu memiliki horison yang sangat luas. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan hasil perenungan dan pengendapan oleh para pendiri bangsa atas nilai-nilai luhur yang hidup selama berabad-abad di bumi pertiwi. Nilai-nilai ini kemudian diekstrak ke dalam lima nilai dasar yang terus dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan untuk kemudian dioperasionalisasikan. Namun langkah-langkah operasionalisasi tersebut menjadi tantangan utama untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dibutuhkan kejernihan olah pikir, cipta, rasa, dan karsa sehingga operasionalisasi nilai luhur Pancasila terefleksikan dalam kebijakan Pemerintah.

Namun kenyataan selama ini, banyak hal-hal yang sudah terlanjur dianggap lumrah meskipun sebenarnya kurang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk itu diperlukan sebuah keberanian untuk membalikkan kenyataan tersebut menjadi Pancasilais. Dalam hal ini, Bangsa Indonesia beruntung karena Presiden Jokowi selangkah lebih maju. Bukan sekedar menyarikan gagasan Pancasila kedalam dokumen Nawacita, melainkan sudah mewujudkannya dalam kebijakan dan operasional program pembangunan. Ini dilandasi pada kemauan kuat Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur sebagai amanah dari cita-cita pendiri bangsa.

Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 menyatakan, “Jika yang lima saya peras menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong”. Presiden Jokowi memahami betul bahwa gotong-royong merupakan ruh untuk mengoperasionalkan Pancasila dalam menjalankan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari.

Sebagai contoh, disparitas harga BBM di Papua sebagaimana dinyatakan Prof. Dr. Subroto mengakibatkan sulitnya kegiatan ekonomi sehingga angka kemiskinan semakin tinggi. Inilah salah satu dari pemakluman yang dibiarkan. Terobosan Program BBM Satu Harga yang dilandasi dengan semangat gotong royong, memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat di pedalaman Papua untuk memperbaiki kesejahteraannya. Kami Indonesia, Kita Indonesia, saat ini bukan lagi hanya menjadi slogan yang enak untuk diucapkan namun berat untuk dilaksanakan, tetapi telah berubah menjadi sesuatu yang nyata. Negara hadir bukan hanya sebatas kata, tapi kerja nyata, dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya.

Pada aspek kehidupan yang lain juga ada keadaan yang sudah berlangsung berpuluh tahun. Legalitas hak atas tanah yang merupakan hak dasar dari seluruh warga negara pemilik tanah, pada realitanya hanya menjadi hak bagi sebagian rakyat Indonesia yang memiliki kecukupan finansial untuk melakukan pengurusan sertipikat tanah. Dengan kondisi yang demikian, sudah jamak kita dengar sengketa agraria pada setiap tingkatan dari yang skala kecil sampai dengan skala besar.


Kementerian ESDM dan Medco Siap Kerjasama Pengembangan SDM Bidang Energi

Untuk itu, dengan segala upaya baik dari sisi penganggaran dan efisiensi birokrasi, Presiden merancang kebijakan sertipikasi tanah untuk rakyat sehingga rakyat Indonesia yang memiliki tanah mempunyai bukti legalitas kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertipikat yang dipegang oleh mereka. Dalam perancangan saat ini direncanakan penerbitan 5 juta sertipikat di tahun 2017 yang akan ditingkatkan menjadi 7 juta sertipikat di tahun 2018. Rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok negeri pada suatu saat nanti akan terlindungi hak hukum atas tanah yang dimilikinya sehingga memberikan keyakinan dalam diri setiap anak bangsa, bahwa haknya sebagai rakyat diakui legalitasnya oleh negara.

Selanjutnya, pada implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih luas, Presiden Jokowi selalu mengedepankan pemerataan kesempatan dan akses ke pekerjaan, serta layanan dasar. Sudah menjadi tradisi yang berjalan puluhan tahun dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, pilihan kebijakan mengoperasionalkan keadilan sosial akan jatuh dalam bentuk pemberian subsidi yang masif. Akan tetapi, Presiden Jokowi justru melihat bahwa kebijakan populis yang tidak mencerminkan rasa keadilan tersebut sudah saatnya untuk ditinjau kembali. Untuk itu Presiden melakukan realokasi subsidi BBM, sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan yang lebih produktif.

Rehabilitasi dan revitalisasi sarana pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah yang disertai pembagian Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat menjadi ujung tombak peningkatan akses layanan dasar. Sebagai contoh, tahun 2017 telah dialokasikan dana sebesar Rp 1,4 triliun untuk merehabilitasi 14.402 SD yang berada di daerah terluar, terpencil dan terdepan (3T), anggaran tersebut meningkat empat kali lipat dibandingkan alokasi tahun 2016 sebesar Rp 360 miliar. Ruang berusaha dan kesempatan kerja dibuka seluas-luasnya lewat peningkatan implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), revitalisasi pendidikan vokasi yang bekerja sama dengan industri serta deregulasi dan debirokratisasi. Ketersediaan anggaran yang dilandasi oleh semangat gotong-royong, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, institusi perbankan serta industri dan pelaku usaha UMKM, membuat usaha penanggulangan kemiskinan di seluruh pelosok negeri akan dapat diwujudkan.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, Presiden Jokowi menyadari bahwa dengan keterbatasan ketersediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, bandara dan pelabuhan di Indonesia bagian timur, tidak mungkin kegiatan ekonominya mampu bersaing dengan Indonesia bagian barat. Dari sudut pandang teori ekonomi pasar murni, pembangunan harus dilakukan di titik-titik yang memiliki daya ungkit paling tinggi dan paling menguntungkan dengan biaya yang paling optimal, dan tingkat pengembalian yang maksimal. Jika sudut pandang itu yang diambil oleh Presiden Jokowi, tentunya pembangunan hanya akan dilakukan di pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Jawa (Jawa-sentris), tidak di titik yang justru paling membutuhkan (Indonesia-sentris).

Dalam konteks tersebut, pembangunan jalan Trans-Papua menjadi tidak masuk akal, karena harus menembus gunung, hutan, rawa dan bukit sehingga membutuhkan biaya pembangunan yang sangat mahal dimana logistiknya harus diangkut menggunakan pesawat udara. Akan tetapi Presiden Jokowi dengan semangat dan tekad untuk mewujudkan keadilan sosial, memprioritaskan pembangunan jalan Trans Papua untuk menciptakan modal awal keunggulan kompetitif sehingga dapat menggerakkan perekonomian Papua.

Begitu juga dengan rumusan membangun dari pinggiran yang dicanangkan dalam Nawacita ketiga. Kawasan perbatasan lintas negara kita selama ini, selalu kalah maju dari negara tetangga, baik secara fasilitas fisik maupun kesejahteraan masyarakatnya. Pemakluman pada masa lalu bahwa daerah perbatasan republik adalah halaman belakang, dengan semangat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diubah cara pandangnya menjadi beranda depan Republik.

Dengan cara pandang baru ini, Pemerintah menempatkan pembangunan di perbatasan sebagai investasi untuk menciptakan simpul-simpul kokoh yang dapat menjadi rantai pemersatu dan pengikat negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden Jokowi memprioritaskan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang layak, sekaligus sentra-sentra ekonomi baru di wilayah tersebut, sehingga dapat menjadi daya ungkit ekonomi pembangunan ekonomi kawasan perbatasan. Hingga saat ini secara simultan telah dibangun jalan pararel di perbatasan sepanjang 3.194,4 Km yang tersebar di Perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua serta memperbaiki aksesibilitas warga terhadap 57 unit pasar di kawasan perbatasan. Di samping itu, Pemerintah memastikan sejumlah 2.000-an warga di perbatasan mendapatkan permukiman yang layak mereka tinggali dengan fasilitas umum dan sosial untuk berinteraksi sesama warga. Pendek kata, pemerintah berkomitmen menegakkan harga diri bangsa di kawasan perbatasan.

Mendiskusikan pembangunan Indonesia dengan berbasis pada Pancasila sebagai sebagai sebuah konsep memang penting. Namun demikian, diskusi konsep pembangunan berbasis ideologi tidak dapat berhenti pada retorika dan catatan diatas kertas semata. Landasan ideologis yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa harus dapat dijalankan menjadi sesuatu yang nyata. Presiden Jokowi telah memperlihatkan, bagaimana ruh gotong royong yang merupakan ekstraksi dari lima sila Pancasila mampu bernavigasi di tengah kekinian era milenial. Diperlukan tekad yang kuat dan semangat kerja ekstra dari semua komponen bangsa guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan. Tantangan yang ada tidaklah sedikit, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, namun langkah awal telah dimulai dan perlu untuk tetap dijaga dan dilestarikan.

Menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, kemampuan Presiden Jokowi dalam merancang dan mengoperasionalisasikan pembangunan nasional berlandaskan Pancasila, harus dimaknai sebagai wujud nyata Kesaktian Pancasila dalam konteks pembangunan nasional dan ideologi bangsa.

Tulisan singkat ini hanyalah sebagian kecil saja dari banyak hal yang telah, sedang, dan akan terus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan mulia pendiri bangsa yakni terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pernyataan Prof. Dr. Subroto yang menyatakan “Presiden Jokowi itu sangat Pancasilais” merupakan sebuah pernyataan yang berdasar pada realita yang ada.

Darmawan Prasodjo
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan

Kementerian ESDM Gelar Pekan Pertambangan dan Energi, Ini Rangkaian Acaranya

Halaman: