logo


Luhut: Reklamasi akan Dilanjutkan, Tidak ada Pelanggaran Ketentuan

Sinyal untuk melanjutkan rencana proyek reklamasi di Teluk Jakarta itu pernah mendapat kritikan dari sejumlah elemen.

28 September 2017 09:19 WIB

Menko Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pertanyaan wartawan.
Menko Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pertanyaan wartawan. Istimewa

BANDUNG, JITUNEWS.COM - Pemerintah akan mencabut sanksi bagi para pengembang reklamasi Pulau G. Dengan demikian, proyek reklamasi pulau akan kembali beroperasi.

Padahal, pada tahun 2016 lalu, pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman telah memutuskan untuk membatalkan reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta. Saat itu, pihak pengembang, PT Muara Wisesa Samudra dinilai telah melakukan pelanggaran.

Kini, kebijakan yang berbeda terhadap proyek itu akan segera dikeluarkan. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan, saat ini, pemerintah hanya menunggu satu kali rapat lagi untuk membahas polemik itu. Rapat itu rencananya akan digelar pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, esok.

"Tinggal besok saja rapatnya," kata Luhut di Hotel Intercontinental, Bandung, Rabu (27/9/2017).

Menurut Luhut, seluruh permasalahan yang mengganggu kelanjutan reklamasi Pulau G di kawasan Pantai Utara Jakarta telah rampung. Termasuk pembahasan tentang adanya dugaan pelanggaran terkait adanya kabel milik PLN yang berada di bawah pulau tersebut.


PDIP: Isu PKI Sengaja Dibuat untuk Mengganti Polemik Ahok

"Intake dari air supaya temperatur enggak naik ke listrik, kemarin semestinya sudah selesai," kata Luhut.

Luhut menambahkan, pembahasan tentang zonasi juga telah diidentifikasi. Tak satu pun yang melanggar ketentuan yang ada.

Bantahan Terhadap Luhut

Sinyal untuk melanjutkan rencana proyek reklamasi di Teluk Jakarta itu pernah mendapat kritikan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, sebuah forum yang menghimpun beberapa organisasi antara lain BEM SI, LBH Jakarta, dan KNTI.

Bagi mereka, rencana Luhut merupakan suatu penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court). Pernyataan tersebut juga dinilai telah menginjak-injak martabat penegakan hukum di Indonesia, serta melanggar prinsip negara hukum.

"Dalam prinsip negara hukum, setiap pejabat negara harusnya patuh dan tunduk kepada hukum dan konstitusi termasuk keputusan pengadilan. Prinsip negara hukum diakui sebagai hukum tertinggi Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum,” tulisnya dalam siaran pers pada tanggal 19 September 2016 lalu.

Menurut forum itu, komite gabungan yang ditunjuk oleh Rizal Ramli (saat pembatalan proyek reklamasi) itu merekomendasikan untuk menghentikan secara penuh reklamasi di Teluk Jakarta. Hasil kajian yang sebelumnya dilakukan oleh komite gabungan seharusnya dibuka terlebih dahulu kepada masyarakat.

"Hal tersebut sangat penting agar masyarakat bisa menilai kesalahan dan manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha dalam memuluskan reklamasi. Berdasarkan hasil kajian tersebut, kesalahan pemerintah terdahulu seharusnya dikoreksi dengan mencabut Perpres No. 54 tahun 2008 tentang RTRW Kawasan Jabodetabekpunjur yang menjadi dasar melakukan reklamasi," tulisnya.

Gagas Operet Aku Anak Rusun, Veronica: Cerita Kebersamaan dan Keberagaman

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas