logo


Surat Sri Mulyani Tegaskan Kondisi Keuangan PLN Parah!

Rofi menambahkan, ada baiknya Ignasius Jonan maupun Rini Soemarno segera merespon kondisi tersebut dengan rumusan yang tepat terhadap kinerja PT PLN

28 September 2017 09:04 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar.
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COMAnggota DPR RI, Rofi Munawar, menanggapi surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang dikirim kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno, soal adanya risiko gagal bayar utang PT PLN (Persero) sebagai early warning terhadap kinerja BUMN plat merah tersebut.

“Dengan surat tersebut sebenarnya semakin menegaskan kekhawatiran publik selama ini terhadap kinerja PLN sebagai tulang punggung dalam program pembangkit tenaga listrik 35.000 MW. Bahwa program ambisius tersebut tidak berdasarkan perencanaan yang matang sehingga realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Di sisi lain, situasi tersebut tidak diimbangi dengan kinerja keuangan yang memadai sehingga berpotensi memberikan kerugian terhadap negara,” tegas Rofi Munawar dalam keterangan tertulis, Rabu (27/9).

Rofi menambahkan, ada baiknya Ignasius Jonan maupun Rini Soemarno segera merespon kondisi tersebut dengan rumusan yang tepat terhadap kinerja PT PLN, sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap kinerja ketenagalistrikan nasional.


Pertamina Sukses Lakukan Efisiensi Pengelolaan Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru

“Saya pikir potensi gagal bayar sudah sepantasnya diketahui oleh Kementerian BUMN dan ESDM, bagaimanapun PT. PLN secara kinerja operasi dan korporasi berinduk pada dua kementerian teknis tersebut. Apa yang disampaikan oleh Menkeu tentu saja mengkonfirmasi kondisi terkini atas beragam potensi yang terjadi,” tegasnya.

Rofi mencermati, dalam surat tersebut terdapat beberapa catatan kritis yang disampaikan oleh Menkeu terhadap PT. PLN, utamanya terkait rasionalisasi tarif tenaga listrik (TTL) dan program 35.000 MW. Dari dua persoalan tersebut, PT PLN tampak belum berhasil menurunkan biaya produksi energi primer karena kelemahan dalam melakukan diversifikasi bauran energi.

Secara khusus Rofi juga memberikan perhatian pada kebocoran surat tersebut ke publik. Dirinya melihat bahwa hal ini terjadi karena kelemahan koordinasi dan sistem yang ada di pemerintah sendiri. Surat nomor S-781/MK.08/2017 yang diteken Sri Mulyani pada tanggal 19 September 2017 menyampaikan lima poin dan menjelaskan mengenai perkembangan risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sebagaimana diketahui, menurut laporan keuangan PLN 2016 lalu, PLN memiliki liabilitas jangka panjang sebesar Rp 272,15 triliun atau turun 30,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp 389,44 triliun. Dari angka tersebut, porsi terbesar berasal dari utang perbankan dengan nilai Rp 100,36 triliun atau 36,87 persen dari total pinjaman. Selain itu, perusahaan juga mencatat utang obligasi dan sukuk sebesar Rp 68,82 triliun. 

Ignasius Jonan Tegaskan Jika Kondisi Keuangan PLN Terkendali

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata