logo


Komisi III Siapkan RUU Tata Cara Penyadapan

Hak penyadapan dinilai bukan hanya milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

13 September 2017 02:26 WIB

Bambang Soesatyo.
Bambang Soesatyo. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi III DPR berencana membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tata cara penyadapan, sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstituis (MK) bahwa tata cara penyadapan harus diatur dalam payung hukum yang setara dengan Undang-Undang (UU).

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan bahwa hak melakukan penyadapan bukan hanya milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami Komisi III DPR akan ambil inisiatif untuk membuat RUU Tata Cara Penyadapan," kata Bamsoet, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).


KPK Akan Bawakan List Barang Sitaan Korupsi di RDP

Ia mengaku telah menunjuk PPP Arsul Sani sebagai Liaison Officer (LO) dan meminta agar draf RUU tersebut segera disusun. Ia juga meminta Asrul melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga atau pihak terkait seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan Agung, dan lain-lain.

"Kita sudah tunjuk Pak Asrul Sani sebagai LO yang nantinya akan segera meminta pendapat para akademisi terkait penyusunan RUU tentang tata cara penyadapan karena penyadapan itu bukan hanya hak KPK," kata Bamsoet lagi.

"Kita baru menyiapkan tornya, kemungkinan akhir tahun ini baru tergambar drafnya. Mungkin tahun depan bisa pembahasannya sudah bisa jalan," tambahnya.

Ia memprediksi RUU Penyadapan tersebut dapat diselesaikan pada pasa jabatan anggota DPR 2014-2019.

RDP Komisi III dengan KPK 'Panas'

Halaman: 
Penulis : Nugrahenny Putri Untari