logo


Sikapi dengan Pasal 33 Jika Pemerintah Tidak Mampu Bayar Saham Freeport

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengatakan jangan sampai pemerintah tidak mampu membayar saham yang telah diberikan oleh PT Freeport Indonesia

31 Agustus 2017 18:48 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi.
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi. dok. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM -Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah melakukan pertemuan pada Minggu (27/8/2017) lalu. Dimana dalam pertemuan itu Kedua belah pihak menyepakati divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengatakan jangan sampai pemerintah tidak mampu membayar saham yang telah diberikan oleh PT Freeport Indonesia. 

"Sekarang timbul persoalan, nilainya berapa yang 51 persen ini. Saya ingin menambahkan bahwa jangan sampai dikasih 51 persen lalu nggak mampu bayar karena kegedean nilainya," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (31/8). 


Berikut 3 Poin Final Renegosiasi Pemerintah dengan PT Freeport

Oleh karena itu, Pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut harus mengacu pasal 33, UUD 1945, ayat 3 yang menyebutkan; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurutnya dengan berpegang kepada pasal tersebut, maka Indonesia tidak boleh membeli harta dari kekayaan yang dimilikinya dan PT Freeport. 

"Saya berpendapat harus dikembalikan kepada aturan perundang-undangan, undang-undang dasar 1945 ayat 33,bahwa Kekayaan yang ada di perut bumi ini, dikuasai oleh negara termasuk cadangan mineral yang ada di PT Freeport ini, Jadi sepanjang di perut bumi, Saya ulangi sepanjang di perut bumi mineral itu dikuasai oleh negara dan dimiliki negara," tuturnya.

Sri Mulyani Pilih Bungkam Soal Divestasi Saham Freeport

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata