logo


Sri Mulyani Pilih Bungkam Soal Divestasi Saham Freeport

Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia dan hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaannya akan dibahas oleh pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

31 Agustus 2017 18:20 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) berjabat tangan dengan CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson (kiri) seusai konferensi pers terkait progres perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) berjabat tangan dengan CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson (kiri) seusai konferensi pers terkait progres perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam saat ditanya sejumlah awak media terkait negoisasi divestasi saham PT Freeport dan Pemerintah. Sebagaimana diketahui sebelumnya, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memastikan PT Freeport setuju untuk mendivestasikan saham 51 % dalam usaha pertambangannya di Papua.

"Untuk Freeport saya tidak mau jawab! Silakan kalau ada pertanyaan lain," kata Ani seusai Rapat Paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2017).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan bahwa pemerintah telah menyepakati perpanjangan masa operasi PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 yang telah diatur dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia akan berupa izin usaha pertambangan khusus (IUPK), bukan berupa kontrak karya," ujar Jonan di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Selain itu, PT Freeport Indonesia juga membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada bulan Oktober 2022.

"Kecuali terdapat kondisi force majeur, hal tersebut tidak harus selesai pada tahun 2022," tuturnya.

Jonan menjelaskan, divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia dan hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaannya akan dibahas oleh pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Lebih lanjut Jonan mengatakan bahwa stabilitas penerimaan negara secara agregat lebih besar dibandingkan dengan penerimaan melalui kontrak karya yang selama ini dilakukan.

"Dan ini didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia," pungkasnya.


DPD Berharap 20% Saham Freeport untuk Masyarakat Papua

Berikut 3 Poin Final Renegosiasi Pemerintah dengan PT Freeport

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas