logo


Komisi VII Minta Pemerintah Beri Kesempatan BUMN dan Swasta Nasional untuk Beli Saham Freeport

Politisi Golkar ini menekankan agar kesepakatan-kesepakatan yang telah diputuskan antara pemerintah dan PT Freeport dapat dijalankan dengan konsisten.

31 Agustus 2017 15:36 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha.
Anggota Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha. dok. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, menyambut baik hasil negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport yang telah menyepakati kewajiban divestasi saham milik Freeport sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional.

"Kita mengapresiasi hasil kesepakatan itu," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (31/8).

Politisi Golkar ini menekankan agar kesepakatan-kesepakatan yang telah diputuskan antara pemerintah dan PT Freeport dapat dijalankan dengan konsisten.


PUSHEP Nilai Divestasi Saham PT Freeport 51 Persen Tidak Tepat

"Pemerintah tetap harus tegas dan Freeport harus tunduk atas hasil renegosiasi tersebut. Kini saatnya menaikkan posisi tawar Indonesia terhadap Freeport," tambahnya.

Terkait siapa yang akan membeli saham 51 persen PT Freeport, Satya juga mendorong agar pemerintah memberikan kesempatan tersebut kepada perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta nasional.

"Kita dorong Pemerintah untuk memberi kesempatan bagi BUMN dan swasta nasional. Seharusnya BUMN dan swasta nasional sanggup," tuturnya.

Menurutnya, apabila saham Freeport 51 persen tersebut dikelola oleh perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta nasional, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa BUMN maupun swasta nasional dapat mengambil peran yang cukup signifikan di dalam PT Freeport Indonesia.

"Divestasi saham PTFI sebesar 51 persen menjadi cerminan bahwa sudah saatnya BUMN maupun swasta nasional mengambil peran yang cukup signifikan," pungkasnya.

Keputusan Soal Freeport Jawab Harapan Masyarakat Indonesia

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugrahenny Putri Untari