logo


Pengamat Apresiasi Kerja Keras Pemerintah Soal Freeport

Direktur Eksekutif Energy Watch menilai kesepakatan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) soal pelepasan saham (divestasi) 51% kepada pihak Indonesia adalah hasil kerja keras pemerintah Indonesia saat ini.

30 Agustus 2017 23:02 WIB

Area pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua.
Area pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua. Dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Eksekutif Energy Watch menilai kesepakatan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) soal pelepasan saham (divestasi) 51% kepada pihak Indonesia adalah hasil kerja keras pemerintah Indonesia saat ini.

"Kewajiban divestasi 51% saham ini adalah upaya ekstra Pemerintah. Karena berdasarkan Pasal 77 ayat 1c, PP Nomor 77 Tahun 2014 yang diterbitkan tanggal 14 Oktober 2014, kewajiban divestasi PTFI paling sedikit hanya 30%," ujar Mamit Setiawan melalui rilisnya, Rabu (30/8).

Mamit menjelaskan, dengan kewajiban divestasi 51% artinya masih ada 41,64% saham yang harus dilepas ke pihak Indonesia, baik pemerintah maupun swasta. Kata Mamit, pemerintah harus membentuk suatu tim penilai independen untuk menilai kewajaran nilai saham PTFI dan semua asset yang di miliki oleh PTFI. Jangan sampai nilai yang di tawarkan oleh PTFI jauh dari nilai kewajaran seharusnya.


Soal Divestasi Saham 51 Persen, Bos Freeport Bilang Begini..

Mamit tak ingin kejadian tahun lalu terulang kembali saat pelepasan saham Freeport. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, tepatnya Januari 2016, PTFI pernah menawarkan divestasi sebesar 10,64% dengan nilai US$1,7 milyar.

"Jelas nilai tersebut sangat tinggi karena induk perusahaan dari PTFI sedang berdarah-darah di bursa saham Amerika. Kondisi saat ini pun sebenarnya masih sama," imbuhnya.

Sebelumnya Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia dan hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaannya akan dibahas oleh pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Lebih lanjut Jonan mengatakan bahwa stabilitas penerimaan negara secara agregat lebih besar dibandingkan dengan penerimaan melalui kontrak karya yang selama ini dilakukan.

"Dan ini didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia," pungkasnya.

PUSHEP Nilai Divestasi Saham PT Freeport 51 Persen Tidak Tepat

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan