logo


Pencapaian Swasembada Pangan Melalui Sinergi Pengelolaan Sumberdaya Pemerintah dan Masyarakat

Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai nara sumber Asisten Teritorial Kasad Mayjen TNI Widagdo Hendro Sukoco, Dosen UNILA dan Peniliti Indef Bustanul Arifin, perwakilan Dirjen Tananaman Pangan dan perwakilan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.

30 Agustus 2017 14:58 WIB

Focus Group Discussion yang bertajuk "Pencapaian Swasembada Pangan Melalui Sinergi Pengelolaan Sumberdaya Pemerintah dan Masyarakat" di kantor PPSN, Jakarta, Rabu (30/8).
Focus Group Discussion yang bertajuk "Pencapaian Swasembada Pangan Melalui Sinergi Pengelolaan Sumberdaya Pemerintah dan Masyarakat" di kantor PPSN, Jakarta, Rabu (30/8). Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pusat Pengkajian Strategis Nasional (PPSN) hari ini, Rabu (30/8), menggelar Focus Group Discussion yang bertajuk "Pencapaian Swasembada Pangan Melalui Sinergi Pengelolaan Sumberdaya Pemerintah dan Masyarakat".

Acara tersebut digelar di kantor PPSN, Jl. Patra Kuningan VIII No. 14, Jakarta Selatan. Turut hadir dalam FGD kali ini diantaranya, Prof. DR. Bustanul Arifin, Mayjen TNI Widagdo Hendro, Perwakilan Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI, Perwakilan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, dan beberapa tokoh lainnya.

Kepala PPSN, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo dalam sambutannya mengatakan, FGD tersebut digelar untuk menghimpun pemikiran komprehensif dari para nara sumber dalam mendukung pencapaian swasembada pangan melalui sinergi pengelolaan sumber daya pemerintah dan masyarakat dengan fokus pada komoditas beras untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.


Panglima TNI: Penanaman Padi dan Jagung Tingkatkan Swasembada Ketahanan Pangan

Daryatmo melanjutkan, saat ini pemerintah telah menetapkan sasaran kedaulatan pangan, yang dijabarkan ke dalam penyediaan pangan terutama padi (beras) dalam jumlah memadai dan harga terjangkau. Menurutnya, hal itu merupakan kebijakan yang sangat tepat, karena selain beras memang menjadi bahan pangan pokok lebih dari 90% rakyat Indonesia, juga tersedianya lapangan kerja dan pendapatan bagi sekitar 21 juta masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di perdesaan.

"Belum lagi soal pembibitan. Yang kami dengar program hybrida nasional kita masih rendah, sementara negara lain seperti Vietnam, Kamboja, Thailand sudah di atas 30 % ke atas, yang rata-rata bagi negara yang program hybridanya di atas 30 % itu telah menjadi eksportir beras. Ini menjadi tantangan kita semua, mengingat kondisi tanah pertanian Indonesia sangatlah subur," imbuh Daryatmo.

Daryatmo yang juga merupakan, Wakil Ketua Umum Partai Hanura itu berharap, dengan adanya FGD yang digelar tersebut, terciptalah rancangan model/system produksi dan tata niaga beras yang terintegrasi dalam rangka mendukung swasembada pangan terutama beras, serta rancangan kebijakan untuk mendukung produksi dan tata niaga dan percepatan yang diperlukan dengan melibatkan stakeholder yang ada untuk mendukung pencapaian swasembada beras.

Sebagai gambaran, luas tanah nasional yang ada saat ini berjumlah 12 juta hektar. Anggaplah dari total lahan yang ada, yang mampu digunakan atau dengan kondisi baik berjumlah 75 persen atau sekitar 9 juta hektar.

Jika jumlah luas tersebut ditanami padi hibrida sekitar 10 persen, itu artinya ada 900 ribu hektar bisa ditanami hibrida. Kemudian, dikaitkan dengan hasil panen padi nasional yang, katakanlah asumsi rata-rata 6 ton per hektar, maka panen padi hibrida bisa mencapai 30 persen lebih tinggi. Sehingga panen hibrida per hektar akan menghasilkan sekitar 8 ton per hektar (selisih 2 ton lebih tinggi).

Dengan asumsi target program hibrida nasional mencapai 10 persen (900.000 hektar), maka padi hibrida akan menghasilkan selisih jumlah panen lebih tinggi 2 ton x 900.000, mencapai 1,8 juta ton gabah kering panen.

Dengan indeks redemen sebesar 63 persen, maka 1,8 juta ton gabah kering panen yang dihasilkan setara dengan 1.134.000 ton beras. Selanjutnya bila asumsi harga beras Rp 9.000 per kilo gram, maka dengan program padi hibrida 10 persen penghasilan bisa meningkat setara dengan 1.134.000.000 x Rp 9000 = Rp 10.206 triliun. Apabila untuk program hibrida tersebut, pemerintah harus membelikan benih hibrida. Maka pemerintah hanya perlu menyediakan anggaran senilai Rp 945 miliar.

Dengan perincian, harga benih sekitar Rp 70.000 per kilogram dan kebutuhan benih padi hibrida per hektar sebanyak 15 kilogram, maka dibutuhkan anggaran 900.000 (luas lahan dalam satuan hektar) dikalikan harga benih sebesar Rp 70.000 dan dikalikan kembali 15 (satu hektar membutuhkan 15 kilogram benih).

Memperhatikan penjelasan tersebut, tampak bahwa peran padi hibrida terhadap pencapaian Swa sembada pangan sangat signifikan. Dan untuk itu, perlu kita dorong agar ke depan pemerintah bisa mewadahi saran-saran yang disampaikan dalam Focus Group Discussion ‘Pencapaian Swasembada Pangan Melalui Sinergi Pengelolaan Sumberdaya Pemerintah dan Masyarakat’ yang digelar Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN).

Pupuk Terpenuhi, Swasembada Makin Pasti

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan,Syukron Fadillah
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex