logo


Soal Konflik Rohingya, DPR: Ini Aib Bagi Para Tokoh dan Negara yang Gemar Berceramah Tentang HAM

Menurut Kharis, pemerintah Indonesia harus ikut menginvestigasi kritis pembantaian sistematis/genosida pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya

29 Agustus 2017 18:17 WIB

Perempuan Rohingya yang berada di tengah bangunan yang ludes terbakar
Perempuan Rohingya yang berada di tengah bangunan yang ludes terbakar Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mengungsinya ribuan warga Rohingya ke Bangladesh karena adanya pertempuran militer Myanmar dengan warga yang telah menewaskan 71 korban jiwa mendapat tanggapan dari Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari.

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus ikut menginvestigasi kritis pembantaian sistematis/genosida pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya sebagaimana diduga oleh PBB, termasuk ragam pemerkosaan wanita Rohingya yang sedang hamil dan adanya pembiaran 80 ribu lebih anak-anak yang menderita kelaparan di daerah termiskin Myanmar tersebut.

"Krisis ini aib bagi para tokoh dan negara-negara yang gemar berceramah tentang hak asasi manusia (HAM). Menguji apakah kita sungguh-sungguh memperjuangkan kesetaraan dan persaudaraan manusia" ujar Kharis di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/8).


7 Sikap Resmi MUI Terkait Pembantaian Rohingya

Dalam hal ini, Kharis mengungkapkan keprihatinannya setelah melihat respon dari negara-negara tetangga, termasuk negara-negara ASEAN maupun negara-negara mayoritas Muslim, jangan sampai seperti sedang melakukan “pingpong maritim” dengan tujuan mencegah para pengungsi mendarat dan didorong ke negara lain.

"Kita mengapresiasi para nelayan Aceh yang kerap memandu para pengungsi ke pantai. Begitu pula lembaga-lembaga kemanusiaan yang merespon peristiwa ini dengan cepat. Sebagian bahkan sudah terlibat dalam membantu pengungsi Rohingya jauh sebelum peristiwa terakhir ini," terang Kharis.

Lebih jauh, Kharis juga mempertanyakan kenapa Aung San Suu Kyi, sang peraih Nobel Perdamaian, diam melihat peristiwa ini. Apakah beliau takut kehilangan banyak suara dalam Pemilihan Umum atau sesungguhnya kelompok “pro-demokrasi” Myanmar pun punya kecenderungan rasis?

"Kita harus mengetuk hati Negara-negara dunia, karena telah terbuka krisis memperlihatkan rombongan manusia yang kurus kering dan penuh luka berdempetan di kapal-kapal yang dapat karam sewaktu-waktu. Rombongan pengungsi Rohingya tidak boleh diidentifikasi sebagai beban dan ancaman" tegasnya.

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan bahwa Indonesia perlu mendorong gagasan tentang pendirian sebuah institusi atau mekanisme pendanaan global untuk pengungsi Rohingya. Namun, hal ini harus dibarengi dengan upaya untuk menyelesaikan akar dari krisis Rohingya ini, yaitu eksklusi dan diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar.

"Harus ada upaya diplomatis untuk membuat pemerintah Myanmar merasa bahwa keuntungan melanjutkan persekusi jauh lebih kecil dari biaya yang harus ditanggung oleh pemerintahnya jika terus melanjutkannya. Tentu saja, hal ini merupakan ujian bagi ASEAN yang terkenal dengan norma “non-interference”-nya. Stop segera kejahatan kemanusiaan, apa gunanya ASEAN bersatu kalau tidak mampu melindungi manusia-manusia yang ada di dalam," pungkasnya.

Joko Widodo Lepas Bantuan Indonesia Untuk Rohingya

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana