logo


51 Persen Saham Divestasi Freeport, Deal!

Landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia akan berupa izin usaha pertambangan khusus (IUPK), bukan berupa kontak karya

29 Agustus 2017 12:32 WIB

CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson (kiri) berbincang dengan Menteri ESDM (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sebelum dimulai konferensi pers terkait progres perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).
CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson (kiri) berbincang dengan Menteri ESDM (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sebelum dimulai konferensi pers terkait progres perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan bahwa pemerintah telah menyepakati perpanjangan masa operasi PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 yang telah diatur dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia akan berupa izin usaha pertambangan khusus (IUPK), bukan berupa kontrak karya," ujar Jonan di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).

Selain itu, PT Freeport Indonesia juga membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada bulan Oktober 2022.


Freeport dan Pemerintah Sepakat Soal Landasan Hukum IUPK

"Kecuali terdapat kondisi force majeur, hal tersebut tidak harus selesai pada tahun 2022," tuturnya.

Jonan menjelaskan, divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia dan hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaannya akan dibahas oleh pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Lebih lanjut Jonan mengatakan bahwa stabilitas penerimaan negara secara agregat lebih besar dibandingkan dengan penerimaan melalui kontrak karya yang selama ini dilakukan.

"Dan ini didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia," pungkasnya.

Soal Perpanjangan Freeport, Luhut: Enggak Masalah

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex