logo


Pemprov DKI akan Lanjutkan Ranperda Reklamasi

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah bahkan telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isinya meminta arahan KPK terkait kelanjutan Ranperda Reklamasi.

3 Agustus 2017 19:09 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah beritajakarta.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kekeh untuk melanjutkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang reklamasi. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah bahkan telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isinya meminta arahan KPK terkait kelanjutan Ranperda Reklamasi.

"Kita sudah bikin surat ke KPK untuk minta arahan terkait kasus dua raperda kita itu, apakah bisa dilanjutkan dibahas. Kita sudah minta, belum ada saat ini," kata Saefullah, Kamis (3/8/2017) di Balai Kota Jakarta.

Pembahasan Ranperda itu, kata Saefullah, dilakukan atas dasar keadilan. Substansinya, menurut Saefullah, hal itu dimungkinkan untuk didiskusikan dengan pihak yang kredibel. Dengan syarat, pembahasan tersebut dilakukan dengan transparan. 


Tim Sinkronisasi Sebut Reklamasi Tak Melindungi Jakarta dari Banjir, Diperlukan karena Biaya

"Tapi kalau prinsip saya, itu bisa dibahas sepanjang eksekutif dan legislatif yang membahas itu betul-betul murni membahas. Gitu aja kuncinya, mengenai subtansi bisa kita diskusikan, publik dan pemerhati lingkungan bisa kasih masukan, yang penting pembahasannya terbuka. Asas keadilan" ungkapnya.

Sebelumnya, DPRD DKI memberhentikan sementara pembahasan raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura). Hal itu dilakukan karena DPRD menunggu sikap dari pemerintah pusat soal reklamasi.

Dulu Menolak, Sekarang Lulung Dukung Reklamasi Dilanjutkan

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas