logo


Pengusaha UKM di Daerah Berharap Pemerintah Permudah Pengurusan Sertifikasi Halal

Pengusaha UKM optimis sertifikasi halal akan meningkatkan penjualan, minimal kepercayaan ke produk UKM semakin baik

1 Agustus 2017 10:15 WIB

Ilustrasi makanan dan minuman.
Ilustrasi makanan dan minuman. peglobal.net

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pengusaha kecil dan menengah di daerah berharap pemerintah, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal. Selain itu, dari sisi biaya, khusus untuk UMKM agar diberi harga yang lebih terjangkau dan dari sisi administrasi tidak ribet.

Harapan itu disampaikan Itmamul Khuluq, pengusaha dan peternak telur puyuh di daerah Boyolali, Jawa Tengah.

Khuluq, pendiri CV Holstein Indonesia (Holind), yang juga pernah mendapat predikat social entrepreneurship dari salah satu bank swasta itu mengatakan, pelaku UKM di daerah yakin sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen.


Tak Hanya Makanan, Produk Baju dan Sepatu Harus Berlabel Halal MUI

"Saya optimis, sertifikasi halal akan meningkatkan penjualan, minimal kepercayaan kepada produk UKM semakin baik," ujar Khuluq, kepada media, Senin (31/7).

Sementara itu, dari sisi pengurusan sertifikasi halal, tidak perlu gratis, karena bagaimanapun, para UKM juga sadar bahwa untuk naik kelas perlu biaya.

"Tapi yang penting terjangkau," ujar dia.

Hal lain yang harus diberikan kepada UKM yakni kemudahan akses ke proses sertifikasi dan juga informasi detail tentang cara mengurusnya. Memang, kata Khuluq, ada produk UKM yang sifatnya memang mudah, sebisa mungkin juga mudah dari sisi uji dan proses sertifikasi. Misalnya yang bersifat komoditas langsung yang tidak terlalu banyak proses dari sisi produksi.

Harapan lain, perlu ada pendampingan teknis bagi para pelaku UKM ketika mengurus sertifikasi. Ia mengatakan, seringkali para UKM itu bukan tidak mau mengurus, namun tidak tahu baik infonya mau pun prosedurnya, karena UKM masih terlalu sibuk dengan menjaga dan memperbesar pasar, mengelola keuangan, serta mendidik karyawan.

"Sistem belum ada dan bersifat manual. Sehingga kami masih menganggap itu hanya menambah kelelahan," ucapnya.

Untuk itu, agar para UKM bisa semangat mengajukan proses sertifikasi halal, perlu dibuat komunitas UKM sejenis, sehingga pengurusan sertifikasi halal atau lainnya sehingga masing-masing bisa sharing.

"Sampai sekarang, belum ada komunitas yang sharing tentang sertifikasi halal. Makanya bagi saya perlu dibuatkan,"ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Adhi Lukman, mengatakan, saat ini, yang perlu dibangun bersama adalah agar jaminan halal itu berlaku dari hulu sampai hilir. Persepsi pengurusan sertifikasi halal yang harus mengantre dan berbelit, diharapkan juga bisa ditepis lembaga BPJPH.

BPJPH juga harus memerhatikan para pengusaha skala kecil menengah agar bisa mengurus sertifikasi halal dengan mudah dan murah karena bisa menjadi nilai lebih bagi produk jasa yang diberikan kepada konsumen.

"Bantuan untuk UKM tidak sekadar sertifikasi. Karena sertifikat hanya selembar kertas. Yang penting bagaimana sertifikat jaminan halal dilaksanakan, sehingga jaminan halal bisa dipastikan," terang Adhi.

 

Sertifikasi Halal Jangan Jadi Beban Baru Industri Nasional

Halaman: 
Penulis : Riana