logo


Pemerintah Alokasikan Dana Haji untuk Infrastruktur, Fadli Zon: Pertimbangkan Aspek Syariah

Menurutnya, kepercayaan mereka yang telah menitipkan dana haji kepada negara untuk kepentingan haji harus dipandang sebagai faktor penting yang tidak bisa diabaikan

28 Juli 2017 08:19 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM -  Wakil Ketua DPR, Fadli Zon berkicau di akun sosial media Twitter tentang pendapatnya mengenai rencana Presiden Joko Widodo menginvestasikan dana haji pada proyek infrastruktur. Menurut Fadli Zon, rencana Jokowi tersebut dinilai tersebut tidak tepat.

"Saya menilai rencana pemerintah tersebut sebagai rencana kebijakan yang tidak tepat, berisiko tinggi," tulis Fadli Zon, Jumat (28/7).

Menurutnya, penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur tidak tepat dan akan menimbulkan masalah di kemudian hari.Tidak semua dana publik dapat digunakan untuk investasi proyek pemerintah.


Puji Fadli Zon Berbakat, PPP: Seharusnya Berani Otokritik

Dana haji diperuntukan spesifiik untuk haji, karena umat menitipkan kepada negara untuk kepentingan ibadah haji mereka. Menurutnya, penggunaan dana haji untuk investasi harus mempertimbangkan segala aspek. 

"Penggunaan dana haji, pertimbangan harus cermat. Selain soal keamanan investasi dan keamanan likuiditas, juga pertimbangkan aspek syariah," lanjutnya.

Apalagi terkait aspek syariah, menurutnya umat Islam memiliki banyak pandangan tentang lingkup batasan keuangan syariah.

"Ada yang memandang akadnya harus jelas di awal, tidak bisa langsung pemanfaatan dana yang sudah dititipkan diubah begitu saja di tengah jalan. Bahwa menaruh dana haji untuk investasi infrastruktur sangat beresiko tinggi adanya penyelewengan dana tersebut," kata Fadli.

Fadli kemudian menyebut ada 211 kasus korupsi di tahun 2016, dan 63 kasus adalah kasus proyek infrastruktur yang nilainya lebih dari Rp 400 miliar.

Dengan adanya kasus korupsi di proyek infrastruktur, mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintah di bidang infrastruktur masih sangat rawan korupsi dan praktik rente.

"Artinya jika dana haji dialokasikan untuk investasi infrastruktur, potensi penyelewengan dana haji juga akan semakin besar. Saya sarankan agar pengelolaan dana haji oleh BPKH melalui pertimbangan cermat, hati-hati dan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder)," lanjutnya.

Menurutnya, kepercayaan mereka yang telah menitipkan dana haji kepada negara untuk kepentingan haji harus dipandang sebagai faktor penting yang tidak bisa diabaikan. 

Soal Sajak Diktator Kecil Fadli Zon, Begini Tanggapan Pramono Anung

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata