logo


MUI: Perppu Ormas Biar Pemerintah dan DPR yang Atur

Dalam mengeksekusi langkah pembubaran ormas anti-Pancasila, sudah merupakan tugas pemerintah dibantu DPR.

27 Juli 2017 16:24 WIB

Aksi Damai Tolak Perppu Ormas.
Aksi Damai Tolak Perppu Ormas. Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap agar masyarakat, terutama umat Muslim, menyerahkan perihal Perppu Ormas ke tangan DPR. Untuk itu, umat Islam diimbau untuk tidak perlu ikut serta dalam aksi 287 yang rencananya akan digelar esok hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017.

Aksi tersebut memang bertujuan untuk memprotes penerbitan Perppu tersebut. Imbauan disampaikan oleh Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin.

"MUI menilai tidak perlu. Tidak usah ikut demo," ujar Ma'ruf, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7).


Ma'aruf Amin: Sudah Selayaknya Israel Dihukum oleh Dunia

Menurutnya, perihal Perppu Ormas sudah ada mekanismenya sendiri dan biarlah pemerintah dan DPR yang mengurusnya tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu.

"Itu sudah ada mekanismenya. Pemerintah berhak membuat Perppu dan nanti diuji DPR. Sebaiknya berjalan saja tanpa harus ada tekanan dari pihak-pihak tertentu," tambahnya.

Ia juga menilai bahwa ormas-ormas yang anti-Pancasila memang harus dibubarkan demi menjaga keutuhan negara. Dalam mengeksekusi langkah tersebut, sudah merupakan tugas pemerintah dibantu DPR.

"Jika dirasa dengan Undang-Undang tidak cukup, ya kita percayakan kepada pemerintah untuk mencari cara lewat Perppu lalu diselesaikan bersama DPR," ujarnya.

"Kita serahkan saja dengan proses wajar, kan ada aturan, tidak perlu demo," imbuhnya.

Pesan Kapolri untuk Aksi 287

Halaman: 
Penulis : Nugrahenny Putri Untari