logo


Mentan Benarkan, Marjin untuk Middleman Lebih Besar Ketimbang Petani

Pemerintah membeli gabah sesuai HPP untuk melindungi petani saat harga jatuh dan membeli gabah di atas HPP oleh Bulog dengan pola komersial.

25 Juli 2017 15:08 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Jitunews/Siprianus Jewarut

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan bahwa nilai keuntungan yang dimiliki oleh para Middleman jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh petani.

"Kita menginginkan agar keuntungan terdistribusi secara adil dan proporsional kepada petani, pedagang beras kecil dan melindungi konsumen,"demikian kata Mentan di Jakarta, Selasa (25/7).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa nilai ekonomi bisnis beras secara nasional Rp 10.519 per kg x 46,1 juta ton mencapai Rp 484 triliun. Diperhitungkan untuk memproduksi beras tersebut biaya petani Rp 278 triliun dan memperoleh marjin Rp 65,7 triliun.


Kementan Klaim Kenaikan Harga Pangan Lebih Dikarenakan Perilaku 'Middle Man'

"Sedangkan pada sisi hilir, konsumen membeli beras kelas medium rerata saat ini Rp 10.519/kg setara Rp 484 triliun, dan bila konsumen membeli beras premium maka angkanya jauh lebih tinggi lagi. Sementara pedagang perantara atau middleman setelah dikurangi biaya prosesing, pengemasan, gudang, angkutan dan lainnya diperkirakan memperoleh marjin Rp 133 triliun,"katanya.

Menurutnya kesenjangan profit marjin antara pelaku ini tidak adil, dimana keuntungan produsen petani sebesar Rp 65,7 triliun ini bila dibagi kepada 56,6 juta anggota petani padi (data BPS diolah), maka setiap petani hanya memperoleh marjin Rp 1-2 juta per tahun, sementara setiap pedagang atau middleman secara rata-rata memperoleh Rp. 133 triliun dibagi estimasi jumlah pedagang 400 ribu orang, sehingga rata-rata per orang 300an juta per pedagang.

"Keuntungan tersebut adalah rata-rata, ada yang mendapat keuntungan sangat besar ada yang mendapat keuntungan sangat kecil. Satgas pangan menginginkan keuntungan terdistribusi secara adil dan proporsional," katanya.

Hitungan keekonomian secara nasional dari bisnis beras premium atau khusus, bila diketahui marjin minimal Rp 10.000 per kg dikalikan total beras premium yang beredar diperkirakan 1 juta ton (atau 1 miliar kg), ditaksir 2,2 persen dari produksi beras nasional sebesar 45 juta ton setahun, maka disparitas keekonomian sekitar Rp 10 triliun.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah membeli gabah sesuai HPP untuk melindungi petani saat harga jatuh dan membeli gabah di atas HPP oleh Bulog dengan pola komersial. Pemerintah mendorong agar harga lebih bagus sehingga menguntungkan petani.

Komoditas beras termasuk barang pokok yang diatur dan diawasi pemerintah berdasarkan Perpres No. 71/2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Permendag 63/2016, Permendag No. 27/2017 dan Permendag No. 47/2017 mengatur harga acuan bawah untuk melindungi petani dan harga acuan atas untuk melindungi konsumen.

Di Bisnis Pangan, 'Middle Man' Dapat Keuntungan Lebih

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Syukron Fadillah