logo


Ini Bantahan dari KPK Soal Penyimpangan yang Disebut Yulianis

Meski KPK mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) dalam penanganan perkara korupsi Nazaruddin, bukan berarti Nazaruddin kemudian diistimewakan, karena tetap harus berdasarkan bukti lain

25 Juli 2017 02:05 WIB

Gedung KPK baru.
Gedung KPK baru. JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Yulianis menceritakan banyak hal tentang KPK yang dinilai mengistimewakan Nazaruddin. Tentu saja KPK membantah pernyataan yang menyudutkan KPK tersebut.

"Hubungan istimewa itu mungkin kecurigaan. Dan karena KPK memiliki sistem tersendiri dalam penanganan perkara, hal tersebut terminimalkan," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah setelah dikonfirmasi, Senin (24/7).

KPK mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) dalam penanganan perkara korupsi Nazaruddin. Meski begitu, bukan berarti Nazaruddin kemudian diistimewakan, karena tetap harus berdasarkan bukti lain.


Ramai #100HariNovelDiserang, Warganet: Kami Sangsi Kasus dapat Dibongkar

"Terkait dengan pemberian status JC itu pun tidak bisa hanya dengan sikap KPK, namun juga membutuhkan pertimbangan hakim. Bagi pihak-pihak yang memberikan keterangan yang mengungkap keterlibatan pihak lain atau aktor yang lebih besar, hukum memang memberikan fasilitas terhadap yang bersangkutan," jelasnya.

Yulianis yang bercerita banyak di depan Pansus angket KPK di DPR mengatakan KPK hanya menangani 5 kassus Nazaruddin dari 162 proyek yang ditangani. Sedangkan kejaksaan menangani 9 kasus dan kepolisian15 kasus.

"Penanganan kasus tentu tidak bisa ditangani KPK sendiri. Karena itu dilakukan koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan. Terkait dengan yang ditangani, tentu hanya bisa jika ada bukti yang kuat. Karena KPK tidak bisa SP3 sebuah kasus jika sudah masuk ke penyidikan," ujar Febri.

Mengenai masih banyaknya aset milik Nazaruddin yang belum disita, yang dikarenakan bukan atas nama Nazaruddin sendiri. KPK menyebut dalam melakukan penyitaan harus sesuai dengan putusan pengadilan.

"Penyitaan dan perampasan kita lakukan dengan maksimal. KPK tentu tidak bisa sembarangan menyita. Yang kita yakini kuat buktinya, kita proses," ujar Febri.

Sedangkan mantan pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja mengaku terkejut dengan tuduhan Yulianis kepadanya yang menerima uang Rp 1 miliar dari Nazaruddin. 

"Saya terkejut, tiba-tiba Saudari Yulianis menyebut nama saya di sidang Pansus Angket tersebut. Saya disebut menerima uang Rp 1 minliar. Sesuatu yang tentu saja tidak benar," kata Adnan ketika dikonfirmasi, Senin (24/7).

Pengakuan Yulianis hanya berdasarkan cerita yang didengar dari temannya, mantan Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara, Minarsi.

"Dalam hukum ini disebut her say atau testimonium de auditu. Tentu jenis kesaksian seperti ini tidak bisa dijadikan alat bukti," tegasnya.

Adnan menegaskan di KPK praktik seperti itu mustahil terjadi. Karena, ada mekanismenya jika satu orang komisioner tidak dapat mempengaruhi penanganan perkara tertentu. Jika memang itu terjadi, kenapa tidak diungkapkan saat Adnan masih menjabat pada periode 2010-2015.

"Akhirnya saya ingin sampaikan, biarlah nanti kebenaran akan terungkap. Saya siap menjelaskan dalam proses apa pun kebenaran tersebut," kata Adnan.  

Serangkaian Penyimpangan KPK yang Diceritakan Mantan Anak Buah Nazaruddin kepada Pansus Hak Angket KPK

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata