logo


Heboh Kasus PT IBU, Besok Komisi IV DPR Panggil Mentan

Daniel Johan mengatakan, terkait kasus tersebut, ada permasalahan yang serius menyangkut pengelolaan di hilir bagi petani.

23 Juli 2017 16:03 WIB

Mentan Bersama Kapolri dan Ketua KPPU Gerebek Gudang Beras di Bekasi
Mentan Bersama Kapolri dan Ketua KPPU Gerebek Gudang Beras di Bekasi ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi IV DPR akan memanggil Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam kaitan dengan kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi, Senin (24/7).

Hal tersebut terkait dengan subsidi beras yang jatuh ke tangan kartel, yang sedang hangat diberitakan beberapa hari terakhir ini.

"Senin kami Raker (rapat kerja) dan akan ditanyakan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/7).


Catatan Faisal Basri Soal 'Kasus Beras' yang Kini Menyeruak

Politisi PKB ini lantas memaparkan bahwa terkait kasus tersebut, ada permasalahan yang serius menyangkut pengelolaan di hilir bagi petani.

"Ini merujuk Dalam Peraturan Menteri Pertanian No/1/Pemerintah/PP.130/1/2010 Tentang Pedoman Harga Gabah, dan bukan Tentang Harga Beras. Makanya kita panggil (Mentan) biar jelas," tuturnya.

Lebih jauh, Daniel pun mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan yang dilakukan PT Indo Beras Unggul (IBU), anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS).

"Polisi wajib usut tuntas, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan," tegasnya.

Diwartakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggerebek gudang beras milik PT Indo Beras Unggul di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7) lalu. Penggerebekan dilakukan terkait dugaan manipulasi harga beras.

Menurut Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang saat itu ikut dalam penggerebekan, jenis beras yang diproduksi PT IBU rata-rata jenis IR 64 yang disubsidi oleh pemerintah, yang selanjutnya dipoles menjadi beras premium.

"Setelah kami melihat data-data tadi, dari sektor pertanian, jenis beras ini adalah beras IR 64 subsidi pemerintah, yang kemudian dipoles menjadi beras premium," tutur Amran.

"Semula harganya hanya Rp 6.000 – Rp 7.000 per kilogram, kemudian dijual Rp 20.400 per kilogram. Berarti ada selisih sekitar Rp 14.000 per kilogram. Katakanlah selisihnya Rp 10.000 per kilogram dari harga semula, jika itu dikali 1 juta, berarti Rp 10 triliun selisihnya. Kalau itu yang terjadi, ini akan menekan konsumen dan membuat konsumen menjerit, tapi petaninya tidak dapat apa-apa," sambung Amran.

Seakan membantah pernyataan Amran, mantan Menteri Pertanian yang juga Komisaris PT TPS, Anton Apriyantono, mengatakan bahwa apa yang dituduhkan kepada perusahaannya itu fitnah besar.

"Itu fitnah besar. Jelas tidak benar. Apa definisi mengoplos? Kami kan menjual merek dengan kualitas tertentu, bukan varietas tertentu," kata Anton saat dikonfirmasi, Sabtu (22/7).

Anton juga menyanggah IR 64 merupakan beras yang disubsidi. Dia mengatakan, yang disubsidi itu raskin atau beras miskin, yang saat ini disebut beras sejahtera atau rastra.

 

Penggerebekan PT IBU, Fahri: Harusnya Pro Justitia dari pada Kampanye

Halaman: 
Penulis : Riana