logo


ESDM Bantah Kerugian Smelter Nikel karena PP No 1 Tahun 2017

Kerugian smelter nikel saat ini menurut pihak ESDM dikarenakan harga jual yang turun dan meningkatnya produksi.

23 Juli 2017 15:04 WIB

Gedung Kementerian ESDM.
Gedung Kementerian ESDM. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COMKepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sujatmiko membantah penyebab ruginya smelter nilkel karena peraturan pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 atas perubahan  PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurutnya, kerugian smelter nikel diakibatkan karena turunnya harga jual dan meningkatnya biaya produksi. Melemahnya permintaan nikel pada industri stainless steel di kuartal kedua 2017 ditengarai menjadi penyebab utama turunnya harga nikel dunia. Di saat yang bersamaan, harga coking coal (kokas) meningkat dari US $100/ton di Desember 2016 menjadi US $200/ton pada Mei 2017.

"Tidak tepat jika PP No. 1 Tahun 2017 menimbulkan kerugian bagi pengusaha smelter nikel sehingga menyebabkan ditutupnya operasi produksi smelter nikel di tanah air. Masih adanya surplus produksi dari tahun 2016 yang tidak diikuti dengan peningkatan permintaan di pasar dan meningkatnya pasokan nikel dari Filipina menjadi faktor utama trend rendahnya harga nikel dunia saat ini. Ditambah dengan meningkatnya harga kokas yang signifikan (dua kali lipat) dalam 5 bulan terakhir menyebabkan keekonomian smelter nikel (terutama yang berbasis blast furnace) mengalami tekanan," terangnya.


Kebijakan Mobil Listrik Bagian Dari Pemanfaatan Energi Bersih

Kokas diketahui menjadi sebagai salah satu komponen utama pada struktur biaya dalam proses pengolahan dan pemurnian nikel dengan teknologi blast furnace, diperkirakan mencapai 40 persen dari total biaya produksi.

Lebih lanjut, Sujatmiko memberikan contoh yakni harga minyak mentah dunia. Tak ada satu organisasi pun yang dapat mengontrol maupun menentukan harganya. Hal tersebut terjadi juga pada sektor mineral dan batubara.

"Beberapa tahun belakangan ini harga minyak mentah dunia rendah. Kita juga ingat bagaimana lesunya harga batubara, namun kemudian membaik. Demikian juga dengan mineral. Saat ini mungkin harganya rendah, tapi suatu saat akan rebound. Fluktuasi harga tersebut kecenderungannya akan berulang dalam jangka waktu tertentu (siklus)," paparnya.

Jika merujuk pada data dari United States Geological Survey, Januari 2017, Indonesia memiliki cadangan nikel hanya 6 persen dari total cadangan dunia. Sedangkan pada tahun 2016 kontribusi produksi nikel Indonesia dalam menyuplai kebutuhan nikel dunia hanya sekitar 7 persen.

Pemerintah dalam hal ini menerapkan aturan serta kontrol yang ketat atas rekomendasi dan realisasi ekspor bijih nikel kadar rendah. Ekspor hanya bisa dilakukan jika perusahaan telah benar-benar terbukti memiliki kemampuan secara teknologi, bahan baku, keuangan dan sumber daya manusia.

"Pemerintah mengontrol rekomendasi dan realisasi ekspor (bijih nikel kadar rendah) dengan syarat yang ketat. Semua syarat harus proven (terbukti). Aturan yang ada saat ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu dengan adanya verifikator independen, dengan kemampuan yang lengkap. Ada ahli metalurgi, civil engineering dan tekno ekonomi, sehingga semua resiko dapat dikendalikan. Hasil ekspor tersebut semata-mata untuk memperkuat kemampuan (finansial) guna penyelesaian pembangunan smelter di dalam negeri," jelasnya.

Panglima TNI: Waspadai Konflik Berlatar Belakang Energi dan Pangan

Halaman: 
Penulis : Ratna Wilandari