logo


Fatayat NU Desak Pemerintah Putus Perkawinan Anak di Bawah Umur

Ketua Umum Fatayat NU, Anggia Ermarini, mendesak pemerintah untuk dapat memperhatikan kehidupan anak Indonesia.

23 Juli 2017 12:35 WIB

Bertepatan di Hari Anak Nasional yang jatuh hari ini, Minggu (23/7), Fatayat NU mendesak pemerintah putus perkawinan anak di bawah umur
Bertepatan di Hari Anak Nasional yang jatuh hari ini, Minggu (23/7), Fatayat NU mendesak pemerintah putus perkawinan anak di bawah umur ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Fenomena perkawinan anak Indonesia di bawah umur menjadi perhatian besar dari khalayak publik.

Organisasi besar Nahdatul Ulama (NU), yakni Fatayat NU, menolak segala bentuk kekerasan serta ekspolitasi terhadap anakm salah satunya dengan adanya perkawinan di bawah umur.

Ketua Umum Fatayat NU, Anggia Ermarini, menyatakan, di Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini, ia pun mendesak kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan kehidupan anak Indonesia.


Begini Cara Kreatif Transjakarta Peringati Hari Anak Dunia

"Kami mendesak pemerintah sebagai eksekutor untuk membuat langkah nyata dalam memutus perkawinan anak dibawah umur," kata Anggia dalam orasinya di sela-sela acara Car Free Day (CFD), Bundaran HI, Minggu (23/7).

Selain dari pengurus Fatayat NU, turut hadir Komisioner KPAI terpilih, Ai Maryati Sholihah.

Menurut Maryati, berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap perkawinan anak di Indonesia menempati peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah.

Jumlah itu diperkirakan bisa naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

Lanjut Maryati, Undang-Undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

"Angka 16 tahun dalam usia perkawinan perempuan berpotensi melanggar/tidak sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan UU 23 Tahun 2002 dan hasil revisi UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," papar Maryati.

Di sisi lain, Maryati juga mengimbau kepada DPR agar menjadi pionir bagi perubahan UU Perkawinan terkait peningkatan batas usia perkawinan anak agar lebih banyak mendapat partisipasi dari publik.

"Kami mengajak masyarakat khususnya DPR, untuk berupaya kembali merevitalisasi gerakan revisi UU perkawinan menuju pendewasaan usia perkawinan. Sebagai jalan tengah dalam kuatnya perbedaan pandangan tentang perkawinan usia anak," tegasnya.

Fatayat NU Kampanyekan Stop Perkawinan Anak

Halaman: 
Penulis : Riana