logo


Komisaris PT TPS: Pemerintah dan Polri Jangan Hanya Main Gerebek

Anton menuturkan, produksi beras PT TPS sekitar 600 ribu ton/tahun, dari kapasitas produksi terpasang 800.000 ton.

22 Juli 2017 21:42 WIB

Anton Apriyantono.
Anton Apriyantono. Dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Menteri Pertanian yang kini menjabat Komisaris Utama PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS), Anton Apriyantono, membantah keras tuduhan yang ditujukan keapda PT Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha PT TPS, yang disebut memonopoli pasar besar Tanah Air.

Anton menuturkan, produksi beras PT TPS sekitar 600 ribu ton/tahun, dari kapasitas produksi terpasang 800.000 ton.

"Jadi, bagaimana kita dibilang menguasai. Apalagi sampai bilang negara rugi ratusan triliun, omzet PT Tiga Pilar Sejahtera saja hanya Rp 4 triliun per tahun," tutur saat dikonfirmasi, Sabtu (22/7).


Benarkah IR 64 Beras Subsidi?

Anton menambahkan, ada banyak kekeliruan dari penggerebekan yang dilakukan Satgas Pangan Mabes Polri terhadap gudang beras milik PT IBU di bilangan Bekasi, Kamis (20/7) lalu.

Anton menyebut, seharusnya pemerintah dan Polri tak buru-buru menggerebek, melainkan mengecek terlebih dulu fakta yang ada.

"Jangan hanya main gerebek, padahal belum tentu. Karena masalah ini, dampaknya jadi sangat buruk. Perusahaan bisa tutup, saham turun, petani mitra merugi. Apa itu yang diharapkan pemerintah?" tanya Anton.

Diwartakan sebelumnya, gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) yang terletak di Jalan Rengas Bandung, Kilometer 60, Kelurahan Karang Sambung, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, digerebek Satgas Pangan Mabes Polri, Kamis (20/7) malam lalu. Tak tanggung-tanggung, dalam penggerebekan tersebut Satgas Pangan Polri mengamankan 1.162 ton beras. Pemerintah mengklaim, bisnis milik PT IBU ini telah merugikan negara hingga Rp 15 triliun.

Terkait hal itu, Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), Jo Tjong Seng, pun membantah bahwa pihaknya disebut melakukan kebohongan publik dengan memalsukan kandungan produk beras pada kemasannya.

"Indo Beras Unggul dalam hal ini tidak menggunakan beras bersubsidi untuk produksi kami. Kami membeli gabah umum dari petani sekitar lokasi produksi kita," ungkap Jo Tjong Seng di Jakarta, Sabtu (22/).

Pria yang akrab disapa Aseng itu menuturkan, perusahaannya membeli gabah umum dari para petani dan pengumpul. Dan kata dia, hal tersebut lumrah dan juga dilakukan perusahaan lain yang memproduksi beras.

Lebih jauh, Aseng juga menegaskan jika produk IBU yang dipasarkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan demikian produksi sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Selain itu, Indo Beras Unggul ditegaskan tidak melakukan penimbunan beras di gudang miliknya di Bekasi seperti hasil inspeksi aparat kepolisian dan Kementerian Pertanian, yang saat ini sudah diberi garis polisi.

Anton Apriyantono: Lagi-Lagi Pejabat Negara Melakukan Kebohongan Publik

"Sesuai aturan yang kami ketahui, industri diizinkan untuk memiliki stok untuk produksi dan jumlah stok yang diizinkan adalah 3 bulan. Sementara yang diberi police line itu jumlahnya 1000 ton, untuk seminggu ke depan, jadi tidak ada penimbunan," tutup dia.

Anton Apriyantono: Lagi-Lagi Pejabat Negara Melakukan Kebohongan Publik

Halaman: 
Penulis : Riana