logo


Memaksakan Presidential Threshold, Romo Syafi'i: Itu Inkonstitusional

Menggunakan presidential treshold di pemilu serentak 2019 dinilai melanggar pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Dasar 1945.

20 Juli 2017 14:27 WIB

Muhammad Syafii
Muhammad Syafii Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i, mengatakan presidential threshold (PT) tidak tepat apabila diterapkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang.

Menurutnya, apabila presidential treshold tetap dijalankan pada Pileg dan Pilpres yang digelar secara serentak, maka hal tersebut akan melanggar pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Dasar 1945.

"Dalam pasal tersebut disebutkan, Presiden dicalonkan oleh partai dan atau gabungan partai sebelum pemilu. Ada kata sebelum, itu berarti jika PT digunakan jelas dan telanjang inkonstitusional," ujarnya pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (20/7).


Jelang Keputusan RUU Pemilu, Demokrat Kekeh dengan Presidential Treshold 0 Persen

Pria yang akrab disapa Romo Syafi'i ini menjelaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan apabila nantinya dalam pengambilan keputusan RUU pemilu dilaksanakan secara voting. Akan tetapi, menurutnya apakah pantas melakukan pemungutan suara untuk sesuatu yang jelas bertentangan dengan UUD 1945.

"Hari ini kita begitu semangat ingin voting tapi yang di-voting merupakan pelanggaran konstitusi. Mari kita kembali pada konstitusi kita," tutupnya.

Golkar Tetap Dukung Usulan Pemerintah dengan Presidential Threshold 20 Persen

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugrahenny Putri Untari