logo


PP Nomor 27 Tahun 2017 Pastikan 7 Insentif Penting Hulu Migas

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79/2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan Perlakuan PPh di bidang usaha migas.

20 Juli 2017 10:30 WIB

Ilustrasi kilang minyak lepas pantai.
Ilustrasi kilang minyak lepas pantai. skkmigas.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Industri hulu migas belakangan ini terus mengalami tantangan, sebut saja harga minyak rendah dan cadangan minyak yang turun sejak tahun 2009 akibat lesunya eksplorasi migas.

Merespon hal itu, pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79/2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan Perlakuan PPh di bidang usaha migas.

PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi industri hulu migas serta menggairahkan eksplorasi migas untuk penemuan cadangan migas baru.


Arcandra Tahar Imbau Peneliti ESDM Contoh Facebook

PP dimaksud antara lain mencakup 7 Insentif Penting Hulu Migas yaitu:

1. Insentif perpajakan (periode eksplorasi dan eksploitasi migas)

a. Bea masuk (dibebaskan), PPN, PPnBM, PPh22 impor (tidak dipungut) dan PBB (pengurangan 100 persen). Khusus untuk periode eksploitasi diberikan berdasarkan pertimbangan keekonomian.

b. Cost atas sharing facilities dikecualikan dari PPh dan tidak dipungut PPN.

c. First Tranche Petroleum (FTP) juga tidak kena pajak.

d. Pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat bukan menjadi objek PPh dan PPN.

2. Prinsip field basis menjadi block basis

Artinya biaya operasi dari suatu field (lapangan) migas bisa di-reimburse (cost recovery) dari lapangan migas lainnya yang sudah berproduksi, selama masih dalam satu blok.

3. Depresiasi dapat dipercepat, agar keekonomian investor membaik

4. Kepastian penerapan bagi hasil dinamis (sliding scale split)

Misal, jika harga minyak sangat tinggi, Pemerintah akan mendapatkan tambahan bagi hasil. Sebaliknya jika harga minyak rendah, kontraktor yang akan mendapatkan tambahan bagi hasil sehingga lebih adil.

5. DMO Holiday

Biasanya kontraktor wajib menjual minyak bagiannya kepada negara dengan harga 10 persen dari harga minyak. Tetapi dengan DMO Holiday, harga minyak yang dijual kepada negara bisa tetap 100 persen, jadi pasti lebih menarik bagi kontraktor.

6. Kepastian investment credit

Kontraktor akan mendapat tambahan pengembalian biaya modal untuk pengembangan lapangan migas.

7. Kepastian atas biaya apa saja yang bisa di cost recovery dan tidak boleh di cost recovery

Misalnya, biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (CSR) pada masa eksplorasi dan eksploitasi boleh di-cost recovery.

Insentif-insentif yang ada dalam PP Nomor 27/2017 dapat dinikmati oleh kontraktor yang sudah eksis maupun baru. Bagi kontraktor existing (yang sudah ada) diberikan waktu enam bulan untuk menyesuaikan kontrak agar mendapatkan insentif-insentif tersebut.

Dengan demikian, iklim investasi migas Indonesia menjadi lebih bergairah termasuk eksplorasi untuk penemuan cadangan migas baru. 

Pembebanan CSR ke Kas Negara Kurangi Ketegangan Investor dengan Masyarakat

Halaman: 
Penulis : Nugrahenny Putri Untari