logo


Komnas HAM Tak Maksimal Lakukan Pekerjaan, Ini Alasannya

Sejumlah alasan ditengarai menjadi pemicu lemahnya kerja dan kinerja Komnas HAM

16 Juli 2017 19:17 WIB

Gedung Komnas HAM.
Gedung Komnas HAM. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Proses seleksi Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapat pengawalan dari Koalisi Penyelamatan Komnas HAM. Dalam acara media briefing yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/7/2017), Totok Yulianto, aktivis Perhimpunan Badan Hukum Indonesia (PBHI) membeberkan sejumlahalasan yang menghambat Komnas HAM memaksimalkan kerja-kerjanya.

Pertama, kata dia, undang-undang yang tidak secara jelas mengatur mengenai institusi Komnas HAM.

"UU No 39 tahun 1999 tidak memuat mengenai fungsi strategis Komnas HAM yang jelas sehingga memunculkan banyak penafsiran terhadapnya," ungkap Totok.

Hal kedua, menurut Totok,  tidak dimilikinya kewenangan yang kuat. Komnas HAM hanya bisa hingga tahapan pemberian rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Penyelidik Komnas HAM pun tidak boleh cacat hukum, atau hasil penyelidikan yang dilakukannya berdasar UU No 26 tahun 2000 ditolak oleh alasan administratif.

Dalam konvensi Paris, jelas Totok, keterlibatan pegawai negeri atau pejabat pemerintah dalam institusi HAM hanya sebatas konsultan. Sementara Komnas HAM sekarang adalah sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris jenderal dan stafnya berstatus PNS.

Alasan lain, menurut dia adalah minimnya alokasi dan anggaran. Mekanisme pengelolaan anggaran oleh sekretariat juga masih bersifat birokratis, karena berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan negara.


Kantor DPP PPP Kubu Djan Faridz Digeruduk, Humphrey: Mereka Bilang dari Romahurmuziy

"Jumlah alokasi anggaran yang ada belum mencukupi untuk menopang pelaksanaan tugas, fungsi, dan operasional secara optimal," kata Totok.

Bicara Ketimpangan, Anies Baswedan: Para Pengambil Kebijakan Gagal

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas