logo


Perdebatan Soal Perppu Harus Diakhiri, Keputusan Pemerintah Perlu Dihargai

Perdebatan penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 diakhiri. Menurutnya, masih ada jalur hukum untuk menyelesaikan perdebatan soal Perppu itu.

16 Juli 2017 11:14 WIB

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM -Terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 telah menuai kontroversi di ruang publik. Ada pihak yang mendukung, ada pula yang menolak diterbitkannya Perppu tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengharapkan perdebatan penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 diakhiri. Menurutnya, masih ada jalur hukum untuk menyelesaikan perdebatan soal Perppu itu.

"Masalah kontroversial ini biarlah diperdebatkan di akademis," kata Jimly, Sabtu (15/7/2017).

Menurut Jimly, perdebatan terkait Perppu tersebut khususnya pada bagian organisasi kemasyarakatan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tak akan menemukan titik akhir. Sebaiknya, kata dia, organisasi yang merasa dirugikan oleh Perppu menempuh jalur hukum.

Di jalur hukum, lanjut Jimly, ada dua mekanisme yang dapat didorong, yakni lewat jalur MK untuk menguji regulasi dan gugatan di PTUN untuk tindakan administrasi. Sementara untuk proses politik, bisa melalui forum politik di DPR.

"Jadi fair saja, maka sekarang pemerintah ini harus kita hargai. Dia mau mengambil keputusan, jangan dibiarkan. Tapi keputusannya harus bisa diuji di pengadilan," ungkapnya.

PDIP ke PAN: Kalau Tidak Sepakat, Lebih Baik Diam

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas