logo


Presiden Jokowi Harus Tegas, Partai Koalisi Pembangkang Coret dari Kabinet

Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin menyebut bahwa wacana reshuffle kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019, sehingga apabila gagal dalam membuat keputusan maka akan berpengaruh terhadap konstelasi politik

14 Juli 2017 13:56 WIB

TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menyebut bahwa wacana reshuffle kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019. Apabila gagal dalam membuat keputusan, maka akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan dalam pilpres mendatang.

Dalam pandangan TB Hasanuddin, konstelasi politik tahun 2019 tidak akan jauh beda dengan peta politik tahun 2014. Dua kekuatan, Prabowo Subianto-Joko Widodo akan tetap menggumpal dan mengkristal pada pilpres 2019.

"Bedanya, dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung Prabowo, kini sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/7).


Jokowi Serukan, Perbedan Politik Jangan Sampai Memecah Belah Bangsa

Peta kekuatan yang hampir tidak berubah ini, jelas TB Hasanuddin, sangat jelas terlihat dari komposisi setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Terakhir misalnya, persoalan pro-kontra terhadap Perppu no 2/2017. Dalam persoalan ini tetap ada kekuatan di Senayan, di satu pihak ada PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP, dan di pihak lain ada PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat.

Suasana serupa juga tampak jelas pada Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada serentak 2017. Peta politik dan aroma pada pilkada ini benar-benar menggambarkan dan mencerminkan secara nyata antara kekuatan KMP dan KIH.

PAN sebagai partai politik pertama yang loncat dari KMP ke KIH, malah menunjukkan sikap membangkang kepada pemerintah. Dalam hal rencana pemindahan ibu kota, PAN, yang masuk dalam kabinet, jelas tidak mendukung rencana besar pemerintahan Jokowi.

"Maka orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 akan tetap menjadi pertarungan dua kubu yaitu KIH plus versus KMP minus. KIH Plus artinya plus Golkar dan PPP," tuturnya.

Karena itu, Presiden Joko Widodo harus benar-benar menggunakan momentum reshuffle sebagai upaya konsolidasi, mengingat reshuffle kali ini sangat menentukan. Presiden Joko Widodo harus tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada di dalam format kabinet.

"Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini, atau tidak sama sekali," pungkasnya.

Reshuffle Jilid III, Uchok Sky Khadafi : Menaker Hanif Dhakiri Harus Diganti

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex