logo


Fahri Hamzah Pertanyakan Aspek Darurat Pembubaran HTI Lewat Perppu

Apabila pemerintah ingin membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebaiknya menempuh jalur hukum, yaitu melalui proses gugatan ke pengadilan.

12 Juli 2017 14:29 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa Perppu pembubaran ormas radikal tidak selayaknya diterbitkan oleh pemerintah. Pasalnya, kondisi negara saat ini tidak sedang berada dalam posisi darurat.

Menurutnya, apabila pemerintah ingin membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebaiknya menempuh jalur hukum, yaitu melalui proses gugatan ke pengadilan.

"Jangan pakai instrumen Perppu. Apa daruratnya HTI? Nggak ada daruratnya," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (12/7).


Wiranto: Perppu Pembubaran Ormas Dibuat untuk Kebaikan, Bukan Membatasi

Dalam hal ini, Fahri meyakini bahwa pembubaran ormas HTI lewat Perppu akan ditolak mentah-mentah oleh DPR RI. Hal ini dikarenakan DPR tak ingin bertentangan dengan publik.

"Kalau melibatkan DPR pasti dia (Perppu) akan ditolak," pungkasnya.

Sebelumnya, keputusan pembubaran HTI memang mendapat reaksi dari banyak pihak. Meski banyak yang mendukung, tidak sedikit pula yang menolak. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Wiranto, tidak ambil pusing.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki bukti yang kuat dan cukup untuk membubarkan ormas tersebut.

"Bukti itu sudah cukup, ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu, sudah cukup bagi pemerintah untuk mengambil langkah hukum demi melindungi negara kita sendiri," kata Wiranto, Rabu (10/5) lalu. 

JK Sebut Perppu 2/2017 Percepat Proses Pembubaran Ormas Anti-Pancasila

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugrahenny Putri Untari