logo


BNPP dan RKIH Teken MoU Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Penandatanganan Nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo selaku Ketua BNPP dengan Ketua Umum RKIH, Kris Budihardjo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (12/7)

12 Juli 2017 11:42 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ketua Umum RKIH Kris Budihardjo menandatangani Nota Kesepahaman Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).
Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ketua Umum RKIH Kris Budihardjo menandatangani Nota Kesepahaman Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (12/7). Jitunews/Vicky Anggriawan

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dalam rangka agenda Nawa Cita ke-3 Presiden Joko Widodo yakni "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan Indonesia" Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH).

Penandatanganan Nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo selaku Ketua BNPP dengan Ketua Umum RKIH, Kris Budihardjo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).

Kris Budihardjo saat ditemui usai penandatanganan MoU tersebut mengatakan, pembangunan wilayah perbatasan dilakukan melalui 4 aspek. Aspek pertama yakni pembangunan pariwisata di wilayah-wilayah perbatasan, kedua meningkatkan iklim investasi daerah, ketiga yakni memberikan kesempatan kepada UKM untuk tumbuh berkembang, dan aspek terakhir yakni pembinaan sumber daya manusia.


Tingkatkan Keamanan, Mendagri Minta Siskamling Mulai Diaktifkan

"RKIH mengambil peran untuk melakulan pembinaan kepada masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan," kata Kris Budiardjo didampingi oleh Wasekjen RKIH, Unggul Kurniawan Boeko.

Kris mengungkapkan, saat ini yang sudah dilakukan oleh RKIH dalam rangka membangun ekonomi di wilayah perbatasan adalah dengan membangun Rumah Desa. Rumah Desa yang dibina oleh RKIH malahan mampu mengendalikan harga sayuran di pasar-pasar. Hal tersebut dapat tercapai karena para petani yang dibina melalui program Rumah Desa akhirnya mampu memproduksi sayuran hanya dalam kurun waktu harian.

"Jadi di Rumah Desa tidak ada hari tanpa panen, pasti setiap hari panen sayuran. Hal tersebut bisa terjadi karena kita atur sedemikian rupa agar setiap hari bisa panen," imbuhnya.

Untuk diketahui, percepatan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan negara di bawah koordinasi BNPP mengupayakan lahirnya kebijakan desentralisasi asimetris dan langkah-langkah terobosan /inovasi sesuai amanat Nawa Cita ke-3 dan sejalan dengan RPJMN 2015-2019 serta telag tercantum dalam Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.

Kegiatan prioritas pengelolaan perbatasan negara tahun 2017 diarahkan oleh BNPP untuk mempertajam kualitas, kuantitas, dan percepatan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga di lokasi pembangunan yang telah ditetapkan.

Meskipun telah dilaksanakan kegiatan pembangunan perbatasan negara, namun masih terdapat kendala dan masalah yang perlu segera diantisipasi agar pencapaian kinerja Nawa Cita ke-3 dan target pembangunan perbatasan yang telah ditetapkan dapat terwujud secara optimal.

Gubernur Sultra Ditahan KPK, Mendagri Keluarkan SK Plt

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan,Aurora Denata