logo


Penolakan Program Bantuan KKP kepada Pembudidaya Ikan adalah Hoax

Program bantuan pemerintah pusat diteror dengan pemberitaan media nasional yang provokatif. Ditulis; masyarakat menolak bantuan. Siapa di balik ini semua?

12 Juli 2017 03:44 WIB

Ilustrasi berita hoax
Ilustrasi berita hoax Ist

MATARAM, JITUNEWS.COM – Beredarnya isu penolakan bantuan pemerintah kepada masyarakat pembudidaya ikan di Lombok--akhirnya dengan tegas ditepis Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto--yang memastikan masyarakat bekas penangkap benih lobster siap menerima bantuan kompensasi bagi usaha budidaya ikan.

Hal ini dipicu oleh beredar kabar di beberapa media nasional, bahwa masyarakat khususnya bekas penangkap benih lobster menolak program yang ditawarkan pemerintah pusat. Bahkan juga berhembus kabar akan melakukan aksi unjuk rasa menolak pemberlakuan Permen KP Nomor 56 tahun 2016.

Lalu KKP melakukan investigasi bersama jajaran Kepolisian Polda NTB. Hasilnya, informasi yang dihimpun beberapa pihak menyebutkan isu terkait penolakan bantuan KKP merupakan provokasi yang sengaja dihembuskan beberapa oknum--di mana di belakangnya ada peran dari pihak-pihak pengusaha besar (mafia eksportir) yang berafiliasi dengan jaringan importir di luar negeri.


Perang Melawan Ilegal Fishing Mampu Tingkatkan Produksi Ikan Tanah Air

"Ada upaya konsolidasi penggalangan rencana provokasi yang dilakukan beberapa oknum yang diduga kuat difasilitasi oleh pengusaha. Namun hingga saat ini tidak ada laporan indikasi pengerahan massa seperti isu yang beredar. Saat ini aparat tengah mengidentifikasi oknum tersebut," ungkap Heri, Kanit Intel Polsek Kuta, Lombok Tengah.

Amaq Mita, bekas penangkap benih lobster di Teluk Grupuk, Lombok, juga menyatakan dirinya siap menerima program bantuan untuk budidaya dan tetap berkomitmen untuk memegang teguh ikrar menghentikan penangkapan benih lobster dan beralih ke usaha budidaya ikan.

"Kami semua berharap pemerintah tidak membatalkan bantuan usaha budidaya ini, dan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha budidaya ikan yang akan kami geluti. Intinya kami semua sepakat untuk menyukseskan program yang digagas ibu Susi," tandas Amaq Mita.

Setelah melakukan penelusuran fakta di lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat dan elemen terkait, akhirnya Slamet memastikan masyarakat yang telah terverifikasi sebagai calon penerima bantuan itu tidak ada satupun yang mengembalikan bantuan yang akan diberikan KKP. Mereka tetap komitmen dengan ikrar yang sudah mereka bacakan.

Penegasan ini untuk menangkis isu yang berkembang beberapa hari belakangan ini, bahwa beredar rumor penolakan bantuan oleh masyarakat bekas penangkap benih lobster di tiga kabupaten, yakni Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Timur.

Kepala Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Haji Bangun menegaskan tidak satu pun warganya yang menolak menerima bantuan. Ia menyatakan heran adanya isu penolakan yang berkembang. Dirinya dan warga masyarakat justru menunggu bantuan terealisasi dalam waktu dekat.

"Kami dengan senang hati dan berterima kasih atas bantuan yang akan diberikan. Harapannya usaha budidaya akan berjalan sukses, sehingga ekonomi kami kembali bangkit," papar Haji Bangun di sela-sela kegiatan Bimtek Budidaya Ikan di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Dalam keterangan pers Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, mengatakan, isu terkait penolakan bantuan -- disinyalir hanya dilakukan sebagian kecil nelayan saja. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi NTB akan benar-benar memperhatikan nasib bekas penangkap benih lobster.

"Sewaktu penyerahan bantuan secara simbolis, tidak ada yang menolak," Wagub NTB itu, seusai acara pelantikan Panitia Penyelengaraan Ibadah Haji (PPIH), Jumat (7/7), lalu.

 

Polisi NTB Turun ke Lapangan, Kawal Penyaluran Program Bantuan KKP

Halaman: 
Penulis : Riana,Yusran Edo Fauzi