logo


Pengurus Daerah Partai Republik Mulai Terbentuk dengan Cepat

Mendekati 20 DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) telah merampungkan kepengurusan yang diikuti dengan cepat terbentuknya pengurus di tingkat DPD dan DPK

11 Juli 2017 15:34 WIB

Ketua Umum Partai Republik, Mayjen TNI (Purn) DR. Ir. Suharno Prawiro.
Ketua Umum Partai Republik, Mayjen TNI (Purn) DR. Ir. Suharno Prawiro. Jitunews/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Partai Politik Republik dengan bendera baru Rajawali Merah yang dikomandoi Ketua Umumnya, Mayjen TNI (Purn) DR.Ir. Suharno Prawiro -- saat ini tengah bekerja cepat untuk merampungkan kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota, serta Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK).

Hal ini sehubungan Partai Republik akan mengikuti proses verifikasi adminitratif yang dimulai pada awal Agustus 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Setelah proses verifikasi administratif tuntas, maka segera berikutnya KPU dan KPUD melaksanakan verifikasi factual.

Berdasarkan hasil tinjauan Jitunews.com sejak pekan lalu, dari provinsi paling barat, Aceh, sudah merampungkan 100 persen kepengurusan Partai Republik di tingkat DPW -- yang selanjutnya merampungkan sebagian besar kepengurusan di tingkat DPD dan juga DPK.


Soal Insiden Hermansyah, HRS: Ada Orang yang Ingin Menggagalkan Upaya Rekonsiliasi

Dari Kota Lhokseumawe, Aceh, dilaporkan pada hari Sabtu (8/7) telah digelar rapat silatuhami dan konsolidasi DPD se-Aceh yang berlangsung di Aula Café Dunia Coin, Kota Lhokseumawe. Acara dimulai dengan coffee morning, rapat silaturrahmi dan konsolidasi serta penandatanganan berita acara dan foto bersama.

Acara tersebut dihadiri 22 utusan dari berbagai DPD Se-Aceh yakni Kota Lhokseumawe sebagai panitia pelaksana, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Pidie Jaya. Mereka sepakat untuk melakukan penguatan struktur serta memperluas sayap partai Republik sampai ke tingkat DPK di Provinsi Aceh.

Acara itu dalam rangka menuju persiapan verifikasi administratif dan factual. Seluruh DPD se-Aceh juga menyatakan fokus mengusung target menjadikan Partai Politik Republik menjadi peserta Pemilu 2019.

M. Jafar (48) selaku pengurus DPD Kota Lhokseumawe sekaligus tuan rumah dalam acara tersebut menyebutkan, acara ini digagas seluruh DPD se-Aceh untuk mempererat jalinan ukhuwah Islamiyah serta rasa persaudaraan antar sesama pengurus DPD se-Aceh.

”Kegiatan ini merupakan lanjutan konsolidasi yang pernah dilakukan di Bireuen beberapa bulan lalu, yang pada saat itu baru dihadiri delapan DPD. Kami juga telah menyusun strategi dan rencana persiapan fokus P4 (Partai Politik Peserta Pemilu) untuk tahun 2019, serta penguatan basis hingga ke akar,” jelas M. Jafar, melalui pesan singkat ke redaksi Jitunews.com.

Di tempat yang sama, Yuni Fadhilah (25) kader perempuan yang tengah mempersiapkan diri untuk menjadi caleg pada tahun 2019 menyebutkan, acara ini sangat penting dilakukan mengingat verifikasi factual partai politik yang berada diambang pintu juga membutuhkan kesiapan seluruh komponen pengurus baik di tingkat DPW, DPD hingga DPK.

Kemudian, pada Senin malam (10/7) di kantor DPP Partai Republik, Jalan Pemuda No.289, Rawamangun, Jakarta Timur, juga dilakukan rapat konsolidasi perwakilan 12 DPW. Berikut adalah resume laporan dari utusan DPW yang hadir.

Drs. Ardiansyah Tanjung, Ketua DPW Sumut melaporkan ada 33 DPD yang menjadi target, dan sudah terbentuk kepengurusannya pada 28 DPD. Sedangkan lima DPD sedang menjalani proses pembentukan pengurus.

Untuk tingkat DPK sudah berjalan pendekatan intensif guna terbentuk kepengurusan. Ini menjadi target pencapaian yang cepat, menimbang Sumut akan ada Pilkada di tahun 2018 di delapan kabupaten/kota dan satu provinsi.

”Perlu langkah percepatan yang maksimal yang harus didukung dengan pemberkasan yang komplit. Mohon bimbingan dari DPP,” ujar Ardiansyah Tanjung.

Linda Gandasuli, Ketua DPW Bali, melaporkan di Provinsi Bali total ada sembilan DPD yang sudah merampungkan kepengurusannya. Selain itu juga sudah ada lima DPK yang terbentuk kepengurusannya.

”Kami optimis akan bisa cepat menambah terbentuknya kepengurusan di tingkat DPK. Target di Bali akan segera dalam bulan Juli ini terbentuk seluruhnya 153 DPK  DPK. Optimime ini lantaran kami sudah menjalin komunikasi yang intensif terlebih dulu,” ujar Linda.

Drh. Andi Kudri, Ketua DPW Sulsel melaporkan ada 11 DPD yang sudah membentuk kepengurusan dari 24 DPD yang ada. Sedangkan 13 DPD lagi sedang proses administrasi untuk melengkapi kepengurusannya. Namun diakui, hingga tadi malam belum sama sekali terbentuk kepengurusan DPK.

”Alasannya mau minta arahan dari DPP terlebih dulu. Total ada 200-an DPK yang menjadi target kami. Namun kami juga mengalami kesulitan berarti bahwa di Sulawesi Selatan ada tantangan geografis persoalan jarak tempuh jalur darat maupun laut dari DPD ke DPK,” papar Andi Kudri.
Namun semua tantangan itu juga disertai optimisme, seperti dikatakan Irsan Pasit saleh, Korwil Sulsel, bahwa ”Sepulang dari DPP di Jakarta, kami akan bekerja lebih keras lagi untuk membentuk kepengurusan DPK. Kemudian ada satu kabupaten di perairan di Kepulauan Selayar yang lebih dekat dengan Jawa Timur, harus ditempuh dua jam dengan kapal motor. Namun iklimnya belum memungkinkan untuk mendatangi Selayar, walaupun komunikasi intensif sudah dilakukan. Dua-tiga bulan menjadi target pembentukan DPK.”

Drs. H. Kamaludin, Ketua DPW Jawa Barat mengabarkan ada 27 DPD di Jabar, yang sudah terbentuk kepengurusan ada 26 DPD. Hanya tinggal DPD Kabupaten Kuningan saja yang belum terbentuk, karena belum ada inisiatif orang di sana, sehingga pengurus DPW Jabar yang akan segera menjemput bola mencarikan pengurus yang komitmen yang siap menggalang DPK-DPK.

Kamaludin juga menjelaskan saat ini ada DPD yang sedang proses membentuk kepengurusan di tingkat DPK, yakni daerah Pangandaran, Sumedang, Indramayu, Majalengka dan Ciamis. Sekarang yang diperlukan adalah dukungan untuk komunikasi yang intensif.”

Kabar yang menggembirakan, sejak dini sudah ada kader yang siap menjadi caleg untuk Pemilu 2019. ”Salah satu anggota DPD kita sedang proses untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Bogor,” ungkap Kamaludin kepada Jitunews.com.

Lutfi Anggara, Ketua DPW Jakarta yang menaungi enam DPD (Jakarta, Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) yang semuanya sudah rampung kepengurusannya.

”Namun masih ada sedikit kurangnya yang akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan, yaitu menentukan sekretaris dan bendahara DPD Jakarta Utara. Sedangkan pembentukan DPK sambil jalan, tetap dengan target cepat. Kami juga pasang target minimal menjaring 1.300 KTA,” jelas Lutfi.

Sambung Lutfi, ”Pihaknya juga harus mendapatkan materi untuk memaparkan program kerja dari DPP. Selain itu juga kami harus mendapatkan NPWP DPP. Kami juga berharap bantuan atribut partai dari DPP.”

Laporan berikut datang dari Kusharyanto, Korwil 15 DPW Sulbar yang melingkupi enam DPD yang sudah membentuk kepengurusan KSB (ketua, sekretaris, bendahar).

”Namun untuk tingkat DPK, kami tinggal menunggu SK dari DPP saja yang akan dibereskan di Jakarta,” ujarnya.

Kusharyanto juga menargetkan satu DPK minimal menjaring 500 KTA -- yang menjadi sasaran basis massanya adalah dari Serikat Populasi Buruh Mandiri dan Serikat Buruh Pertanian Kelautan Nusantara Sulawesi Barat.

”Banyak sekali program dari kementerian yang bisa kami wujudkan di Sulbar, di antaranya pertanian jagung. Diharapkan DPP dapat memberikan kailnya kepada DPW, DOD dan DPK untuk mengambil manfaat dari program-program kementerian.”

Dari Maluku melaporkan Muhammad Irawan Sahid Tamher sebagai Ketua DPW Maluku Utara yang membawahi 10 kab/kota dan 80 DPK. Namun baru di Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Ternate yang sudah siap membentuk kepengurusan.

”Tantangannya bukan hanya geografis, tetapi juga iklim dan alat komunikasi. Infrastruktur partai juga harus diutamakan, karena ini kondisi lokal di sana di antaranya atribut partai, bendera, stiker, jaket, rompi, kaus. Namun antusias masyarakat begitu bagus pada program koperasi dan travel. Kami juga perlu tersedianya kantor. Kondisi masyarakat daratan dengan kepulauan juga berbeda kebutuhannya,” papar Muhammad Irawan.

Terakhir laporan sampai berita ini diturunkan, Petrus Frans Hulahayanan selaku Ketua DPW Maluku menyebut ada sembilan kabupaten dan dua kota yakni Kota Ambon serta Kota Tual yang semuanya sudah terbentuk kepengurusan DPD.

Sedangkan target jumlah DPK mencapai 92 kecamatan, namun baru 25 DPK yang sudah terbentuk kepengurusannya. Sisanya karena menghadapi kendala iklim yang menjangkaunya melalui perairan. Sehingga masih sulit untuk menyampaikan SK kepengurusan.

Wakil Sekjen, Luqmanul Hakim, SH menyatakan optimis Partai Republik bisa lolos sebagai P4 – dengan segera terbentuknya kepengurusan DPW dan DPD di provinsi lain, karena aura positifnya terasa kuat sebagaimana tergambar dari posting kabar di grup ponsel.

”Mudah-mudahan bisa cepat beradaptasi dengan ketentuan yang baru. Paling tidak kita sudah menyiapkan diri dengan ketentuan yang lama, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 yang intinya untuk kesiapan pembentukan kepengurusan di tingkat DPW, DPD dan DPK. Saya kira ini langkah-langkah yang strategis yang harus dicermati,” ujar Waksekjen, Luqmanul Hakim, SH.

Warsono, Wakil Sekjen yang lain mengingatkan, bahwa optimisme harus terus dijaga bahkan ditingkatkan dengan didasari pembekalan pengetahuan petunjuk teknis untuk lolos verifikasi KPU dan KPUD. Bahwa verifikasi administrasi harus melengkapi hal-hal sebagai berikut;
- Harus memenuhi syarat kepengurusan inti, yaitu ketua, sekretaris, bendahara.
- Harus menyiapkan 1.000 lebih KTA di tingkat DPD.
- Kantor sekretariat harus berdomisili di wilayah kabupaten/kota tersebut.
- Menyiapkan izin domisili dari RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan.
- Pembuatan rekening partai, dengan nilai nominal saldo Rp 1.168.888
- Pemasangan partai republik dan foto Presiden Wapres di setiap kantor republik.
- Harus ada alat kantor.
- Perwakilan minimal 30 persen perempuan.

Setelah urusan verifikasi administratif lulus, maka KPUD memberitahukan akan ada verifikasi factual kepada Ketua-ketua DPD, yang sifatnya undangan.

”KPUD melakukan verifikasi factual secara acak anggota terdiri dari 1.000 KTA yang disetorkan ke KPUD yang dibagi 10 persen dari 1.000 anggota, sama dengan 100 anggota yang akan difaktual secara acak,” terang Warsono.

Pakar IT Dibacok, Ratna: Semoga Jadi Paham Kenapa HRS Putuskan Menetap Sementara di Arab Saudi

Halaman: 
Penulis : Yusran Edo Fauzi,Aurora Denata