logo


Pemerintah akan Keluarkan Payung Hukum Pajak PSC Gross Split pada Akhir Juli

Kementerian ESDM akan merampungkan rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah fiskal di dalam kontrak bagi hasil produksi Gross Split.

7 Juli 2017 18:59 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar menjelaskan, bahwa penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) menjadi masukan utama bagi pelaku usaha di sektor migas.

Pelaku usaha sendiri, menurut Achandra, meminta ketegasan mengenai fasilitas fiskal di era kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) Gross Split mengingat biaya operasional saat ini ditanggung sendiri oleh kontraktor.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM akan merampungkan rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah fiskal di dalam kontrak bagi hasil produksi Gross Split. Payung hukum tersebut pun diharapkan bisa terbit pada akhir Juli 2017 ini.


Arcandra Jelaskan Soal 8 Blok Migas Terminasi yang Dikembangkan Pertamina

"Sejak beberapa Minggu lalu, kami mendengar masukan ini dan sekarang kami sedang menyusun PP baru tersebut. Karena itu, kami kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan semua pihak, agar PP nya keluar secepat mungkin. Minggu depan akan ada hearing untuk membahas ini, saya harap bulan ini (PP) bisa keluar," tutur Arcandra kepada pewarta, di gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/7).

Archandra kembali memaparkan, bahwa isi kebijakan perpajakan sektor hulu migas ini hampir mirip dengan PP Nomor 27 tahun 2017 sebagai pengganti PP Nomor 79 Tahun 2010. Oleh karena itu, beberapa insentif pajak di dalam PSC Gross Split yang akan diberikan nantinya akan sama dengan pasal 26A beleid tersebut.

Sesuai pasal itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diberikan fasilitas seperti pembebasan bea masuk atas impor barang dalam rangka operasi perminyakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi barang yang digunakan untuk operasi perminyakan.

KKKS tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor barang yang memperoleh fasilitas bea masuk dan memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100 persen pada masa eksplorasi.

"PP baru ini yang kira-kira treatment nya sama dengan PP 79 tahun 2010 dan ini sedang ditunggu-tunggu para KKKS," ujar Arcandra kembali.

Masih dari penuturan Achandra, hal itu diperlukan agar investor bisa menilai daya tarik 15 Wilayah Kerja (WK) migas yang dilelang tahun ini. Apalagi, sebagian besar calon investor migas seringkali menanyakan aturan perpajakan di dalam PSC Gross Split.

Kata Archandra, pemerintah pun berencana akan melelang 15 Wilayah Kerja (WK) migas pada tahun ini. Lelang itu terdiri dari 10 WK konvensional dan lima WK non-konvensional.

Adapun 10 WK konvensional itu terdiri dari dari Andaman I, Andaman II, South Tuna, Merak-Lampung, Pekawai, West Yamdena, Kasuri III, Tongkol, East Tanimbar dan Mamberamo. Sedangkan, lima WK non-konvensional terdiri dari Jambi I, Jambi II, West Air Komering, Bungamas, dan Raja.

Indonesia Kembali Jadi Anggota OPEC, Ini Kata Wakil Menteri ESDM

Halaman: 
Penulis : Ferro Maulana, Syukron Fadillah