logo


Bagaimana Sumber Pembiayaan jika Ibu Kota Pindah?

Kantor Staf Presiden berpendapat bawah tidak harus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memindahkan ibu kota negara RI.

7 Juli 2017 15:53 WIB

Pengunjung bermain layang-layang di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Pengunjung bermain layang-layang di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. dok. Jitunews/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Terkait pertanyaan besar soal pembiayaan pokok untuk memindahkan ibu kota negara RI, ditanggapi oleh Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, bahwa hal itu tidak harus melalui APBN.

Pemerintah bisa mencari alternatif skema pembiayaan bekerjasama dengan swasta.

"Bisa di luar APBN," kata Teten.


Agus Hermanto: Tidak Persoalkan Keterlibatan Swasta dalam Pemindahan Ibu Kota Negara

Untuk diketahui juga, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara RI.

Dua hal utama yang dikaji adalah total kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaannya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin seminimal mungkin menggunakan APBN dalam rencana pemindahan ibu kota RI. Dengan demikian, pemerintah akan mendorong sektor swasta dalam pendanaan rencana ini.

"Kami sedang susun skemanya. Pokoknya skemanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha," jelas Bambang yang masih bersifat memberikan arahan pendapat, yang disampaikan di Jakarta, Rabu (5/7).

Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan.

Rumor yang beredar, bahwa pemerintah tengah mencari lokasi ibu kota baru yang kepemilikan tanahnya berada di pemerintah. Dan ditargetkan, tahapan pemindahan ibu kota ini sudah dimulai di tahun 2018.

Ide Pemindahan Ibu Kota Muncul saat Jokowi Gubernur Jakarta

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah,Yusran Edo Fauzi