logo


Terkait Freeport, Ternyata Pemerintah Hanya Bahas Masalah Perpajakan dan Retribusi Daerah

Menteri ESDM, Ignasius Jonan memastikan rencana aturan tentang perpajakan dan retribusi bersifat umum untuk seluruh perusahaan tambang di Indonesia.

5 Juli 2017 15:35 WIB

Kawasan pertambangan Freeport Indonesia di Tembaga Pura, Papua.
Kawasan pertambangan Freeport Indonesia di Tembaga Pura, Papua. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan bahwa pemerintah RI tidak akan menerbitkan aturan baru untuk menjamin stabilitas investasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal itu terkait dengan permintaan Freeport agar dibuatkan peraturan yang menjamin investasinya.

Mantan Menteri Perhubungan ini menerangkan bahwa pemerintah hanya membahas tentang skema perpajakan serta retribusi daerah yang akan dikenakan terhadap Freeport. Hal itulah yang akan dibuatkan 'payung hukum'.

"Nggak ada PP stabilitas investasi. Ini sedang dibicarakan masalah perpajakan dan retribusi daerahnya. Nggak tahu nanti namanya apa. Ini istilah saja," terangnya kepada pewarta, setelah acara Halal bihalal Kementerian ESDM, di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu siang (5/7).


PT Freeport Indonesia Minta Perpanjangan Izin Operasi Diberikan Sebelum Oktober 2017

Tapi, Jonan memastikan rencana aturan yang dibuat tidak diperuntukkan khusus bagi perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut. Aturan yang akan dikeluarkan bersifat umum untuk seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di tanah air.

"Kalau ini (aturan) dibuat, nggak khusus, misalnya untuk PT Freeport saja. Jadi ya berlaku umum," jelasnya.

Keputusan tentang skema perpajakan untuk Freeport akan diserahkan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Karena Menkeu mempunyai banyak pertimbangan tentang pemasukan negara.

"Alasan kami minta Menkeu, karena pertimbangan beliau banyak. Ada Undang-Undang (UU) Perpajakan, UU Pemda, UU Otoritas Daerah, UU Keuangan Negara, dll. Jadi mereka yang mensinkronisasikan dulu sebelum berunding dalam tim yang besar," tandasnya.

Seperti diberitakan Jitunews.com sebelumnya, PT Freeport Indonesia kembali meminta keistimewaan kepada pemerintah Indonesia. Perusahaan tambang terbesar asal negeri Paman Sam itu tahun ini meminta pemerintah untuk membuatkan peraturan yang menjamin stabilitas investasinya di masa mendatang.

Menteri Jonan Puji Pertamina dan PLN, Ada Apa?

Halaman: 
Penulis : Ferro Maulana, Ratna Wilandari
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex