logo


Pemerintah Belum Sepakat Soal Pajak yang Harus Dibayar Freeport

Keputusan itu masih dirundingkan dan masuk ke dalam empat poin negosiasi antara pemerintah dengan Freeport.

5 Juli 2017 15:25 WIB

Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Dirjen Migas IGN Wiratmaja memberikan keterangan kepada wartawan di acara Seminar Gas Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Dirjen Migas IGN Wiratmaja memberikan keterangan kepada wartawan di acara Seminar Gas Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/5/2017). Jitunews/Garry Talentedo Kesawa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menuturkan bahwa pemerintah hingga kini belum sepakat tentang pajak PT Freeport Indonesia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.

Menurut Jonan, keputusan itu masih dirundingkan dan masuk ke dalam empat poin negosiasi antara pemerintah dan Freeport.

Poin-poin yang masih dirundingkan di antaranya, jaminan penanaman modal, pembangunan smelter, divestasi maksimal sebesar 51 persen, dan kelangsungan operasi usai kontrak habis pada tahun 2021 mendatang.


Soal Freeport, Sri Mulyani: Kita Masih Terus Diskusi

Pemerintah belum mengetahui apakah Freeport mengikuti ketentuan fiskal yang sesuai kontrak (nail down) atau peraturan perpajakan yang berlaku seharusnya prevailing.

Tapi, seandainya Freeport telah sepakat mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sepatutnya Freeport memberlakukan fiskal prevailing.

"Soal nail down atau prevailing belum ditentukan, ini bagian dari perundingan," jelas Jonan kepada wartawan, di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (05/07) siang.

Seperti diberitakan Jitunews.com sebelumnya, Jonan baru saja bertemu dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengenai pembahasan masalah perpajakan, retribusi daerah, dan royalti yang seharusnya dibayarkan Freeport.

Jonan berharap masalah ini rampung bulan Oktober mendatang, bersamaan dengan seluruh poin perundingan tersebut.

"Kami sepakat itu bisa selesai sebelum bulan Oktober," tambahnya.

Selain itu, Jonan kembali menegaskan, pemerintah juga tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus hanya untuk mengakomodasi stabilisasi investasi Freeport.

Tapi pemerintah rencananya memang akan menerbitkan satu peraturan terkait investasi pertambangan, meski ia tidak mau menyebut secara detail.

"Pemerintah tidak akan membuat satu peraturan khusus untuk satu badan usaha saja. Apapun itu bentuknya," tutup Jonan.

Menteri ESDM Targetkan Perundingan dengan Freeport Selesai Akhir Juli 2017

Halaman: 
Penulis : Ferro Maulana, Vicky Anggriawan