logo


MUI Sebut Jokowi 'Rombak' Full Day School, Muhammadiyah Tidak Yakin

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir tidak yakin jika Jokowi membatalkan aturan 8 jam dalam 5 hari sekolah tersebut

20 Juni 2017 05:45 WIB

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. Istimewa

SUKOHARJO, JITUNEWS.COM - Ketum MUI, Ma'ruf Amin, bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah sekolah 8 jam. Dirinya menyampaikan bahwa Jokowi akan melakukan penataan ulang kebijakan tersebut. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir tidak yakin jika Jokowi membatalkan aturan 8 jam belajar dalam 5 hari sekolah tersebut.  

Sindir Hary Tanoe, Ruhut Sitompul 'Berkicau' Begini


Samyang Tidak Masuk Daftar, MUI: Masalahnya Tidak Ada Label Babi

"Itu kan informasi dari Pak Ma'ruf Amin, Muhammadiyah belum ikut di dalamnya. Poin pentingnya adalah masyarakat Indonesia jangan dibikin bingung dengan kebijakan yang diambil dan sudah menjadi peraturan menteri dicabut hanya karena isu kritik," ujar Haedar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kartasura, Sukoharjo, Senin (19/6).

Hasrat Vicky Prasetyo Maju Pilwali Bekasi, Sebut PAN Biru Ibarat Lautan

Presiden sudah menyetujui kebijakan tersebut dalam rapat kabinet terbatas pada bulan Februari 2017 lalu.

Faisal Basri Sarankan Presiden 'Depak' Fahri Hamzah dari DPR

Seperti diketahui, kebijakan tersebut menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Sampai pada akhirnya kemarin siang, Jokowi mengundang Mendikbud, Muhadjir Effendy, dan Ketum MUI, Ma'ruf Amin, ke Istana. Setelah itu, Ma'ruf menyampaikan hasil pertemuannya dengan Jokowi yang menyebut Jokowi akan meninjau ulang kebijakan tersebut. 

Pansus KPK Terkejut Tito Tolak Jemput Paksa Miryam

Gelar OTT, KPK Tangkap Gubernur Bengkulu dan Istrinya

"Presiden sangat merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat dan sangat memahami apa yang kemudian menjadi keinginan masyarakat dan ormas-ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang aturan itu dan akan meningkatkan regulasinya dari yang semula Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden (atau) Perpres," ujar Ma'ruf di kantor Presiden, Senin (19/6).

Dukung Full Day School, Ibas: Kemendikbud Lakukan Usaha dengan Ormas Islam

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata