logo


Soal Pencabutan Subsidi Listrik, DPR Desak BPK Audit PLN

Eni Maulani Saragih sebut Dirut PLN kekanak-kanakan karena melontarkan kata-kata yang tak mengenakan ke publik soal pencabutan subsidi listrik.

19 Juni 2017 19:40 WIB

Ilustrasi pembangkit listrik.
Ilustrasi pembangkit listrik. Pixabay

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, menilai perlu diadakannya audit pencabutan subsidi listrik yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Apalagi, direktur utama perusahaan milik negara itu, Sofyan Basir memberi pernyataan yang tidak mengenakan ke publik.

“Sofyan berguyon jika ingin tarif listrik turun, masyarakat diminta untuk mencabut meterannya. Hal itu dilontarkan menanggapi banyak masyarakat mengeluh atas kenaikan harga akibat pencabutan subsidi listrik 900 Volt Amper (VA). Ini juga harus diaudit, BPK harus audit pencabutan subsidi ini. Dirut? Dia kekanak-kanakan," ujar Eni di Jakarta, Senin (19/6).

Eni mengatakan bahwa selama ini tidak ada informasi dari PLN kepada masyarakat saat mengeluarkan kebijakan terkait subsidi maupun kenaikan harga listrik.


Luhut Minta PLN Tingkatkan TKDN Ketimbang Impor Komponen

“Setidaknya, PLN memberi informasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan terkait listrik. Pakai surat misalnya bahwa hari ini mereka sudah harga normal bukan subsidi lagi, sehingga masyarakat tahu,” cetusnya.

Eni yang berasal dari Dapil Jawa Timur X ini mengatakan bahwa masyarakat di daerah asalnya tidak mengerti akan subsidi dan hanya berpatokan pada pembayaran setiap bulannya saja.

"Di Dapil bilang bu naik ya? Masyarakat mana ngerti subsidi, yang mereka tahu saya bayar setiap bulan 100 ribu sekarang bayar 150 ribu. Jika ada penyesuaian tarif, masyarakat menengah ke atas tidak terlalu peduli kenaikan harga. Tapi yang di bawah menjerit," tegasnya.

Disamping itu, Eni juga menjelaskan bahwa PLN masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang memberi dampak pada mahalnya tarif listrik di Indonesia jika dibandingkan dengan Negara tetangga seperti Malaysia. Untuk itu, ia merekomendasikan agar PLN memakai Gas, batu bara, maupun nuklir.

Dalam hal ini, Eni mencurigai masih ada pihak-pihak yang bermain sehingga PLN hingga kini masih menggunakan BBM. "Ada beberapa orang yang mungkin dicurigai juga. Ini karena kepentingan banyak orang, karena kepentingan bisnis juga," paparnya.

Pertumbuhan Melambat, PLN: Sambungan Banyak Tapi Konsumsi Turun

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Ratna Wilandari