logo


Soal Kasus HT, Gerindra Minta Kejagung Introspeksi Diri

Jaksa Yulianto melaporkan HT ke Bareskrim Polri pada 28 Januari 2016 atas tuduhan melanggar Pasal 28 UU ITE.

19 Juni 2017 10:00 WIB

Ferry Juliantono.
Ferry Juliantono. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengatakan kasus SMS yang dituding sebagai sebuah ancaman dari Hary Tanoesoedibjo (HT) kepada Jaksa Yulianto sarat dengan muatan politik.

Selama ini, kata Ferry, langkah jajaran Korps Adhyaksa itu dalam menelusuri suatu kasus yang ditangani terlihat sebagai pesanan. Sehingga dia meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa introspeksi diri.

"Harus introspeksi. Sejak Jaksa Agungnya orang partai, sering kali melakukan kriminalisasi, pendakwaan, penahanan, atau upaya-upaya kejaksaan atas dasar atau motif Pak Jaksa Agung yang berasal dari partai politik," ujar Ferry saat dihubungi, Minggu (18/6).


Gerindra Dukung Usulan Komnas HAM agar Jokowi Intervensi Polri Soal Rizieq

Ferry melihat kasus tersebut sebagai upaya pihak penguasa dalam menggunakan kekuasaannya di dalam tubuh Kejagung.

"Menurut saya, kasus Pak Hary Tanoe membuat pandangan masyarakat kepada kejaksaan menjadi sebuah alat kekuasaan," kata Ferry.

Ia meyakini Chairman and CEO MNC Group itu dapat melewati ujian ini dengan bijaksana. Lalu bisa melawan tuduhan yang disangkakan kepada dirinya dengan cara yang sesuai koridor hukum.

"Ya kepada Pak Hary Tanoe, harus sabar dan tabah menghadapi ini. Saya harap Pak Hary Tanoe bisa melawan dengan koridor sebagaimana mestinya. Kami akan ikut berikan dukungan moril untuk membela dan mendampingi," jelasnya.

Ferry juga menduga kasus sepele soal sms ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena Hary Tanoe sikapnya sering berseberangan dengan pemerintah terlebih pada Pilgub DKI Jakarta 2017, yang saat itu Hary Tanoe mendukung Anies-Sandi.

"Ini mungkin ada hubungannya karena bersebarangan dengan pemerintah. Setelah kasus Amien Rais kemarin dengan KPK, sekarang soal sms Hary Tanoe. Ini Presiden AS Donald Trump mungkin sudah tahu peristiwa yang menimpa sahabat deketnya itu," tutup Ferry.

Sebagaimana diketahui, Jaksa Yulianto melaporkan HT ke Bareskrim Polri pada tanggal 28 Januari 2016 atas tuduhan melanggar Pasal 28 UU ITE. SMS yang dikirimkan HT kepadanya pada tanggal 5 Januari 2016 dianggap Jaksa Yulianto sebagai ancaman.

Tidak cukup bukti, kasus itu tidak ditindaklanjuti. Kini setelah 1,5 tahun kasus tersebut kembali diangkat. HT dipanggil Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait SMS itu pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 pagi dan berstatus sebagai saksi terlapor.

Gerindra Masuk Pansus Hak Angket Demi Penyempurnaan Institusi KPK

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan