logo


Tak Serahkan Miryam, KPK Seperti Kehilangan PD Sekaligus Melanggar Etika

"Jika KPK menolak, berarti KPK menentang amanah konsitusi RI. Sebuah lembaga yang menentang konstitusi, sebetulnya lembaga tersebut tidak berhak hidup di Indonesia," kata Taufiqulhadi.

19 Juni 2017 05:30 WIB

Miryam S Haryani.
Miryam S Haryani. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut dituding telah melanggar etika dan konstitusi. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Taufiqulhadi lantaran lembaga anti rasuah itu menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan Miryam S Haryani dalam rapat, Senin (19/6).

"KPK sama sekali tidak punya dasar untuk menolak permintaan Pansus Hak Angket. Jika menolak, itu melanggar etika dan konstitusi," demikian ungkap Taufiqulhadi di Jakarta, Ahad (18/6).

Taufiqulhadi melihat ada kesan tidak beres, mengapa KPK menolak menghadirkan Miryam dalam rapat Pansus Angket KPK. Politisi NasDem itu mengklaim bahwa pansus hanya ingin mengkonfirmasi apakah benar Miryam meulis surat yang terakhir.


Terbukti Bersalah, Siti Fadilah Divonis 4 Tahun Penjara

Ia pun menegaskan bahwa pansus enggan membahas soal Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melainkan ingin mengkonfirmasi saja apakah benar Miryam yang menulis surat yang terakhir.

"Dalam surat itu, Ibu Miryam mengatakan tidak pernah di tekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR," ujar dia.

Pesan Khusus Rizieq Buat Amien Rais, Intinya...

Dengan sikap keras KPK yang menolak menghadirkan Miryam, itu tandanya institusi tersebut kehilangan rasa percaya dirinya di hadapan para wakil rakyat. Menurut dia alasan KPK tidak memiliki rasa percaya diri karena institusi itu tidak yakin benar, padahal etika itu di atas norma hukum.

"Bukan Mendahului Allah, Tapi Kasus Rizieq Pasti Ditolak Pengadilan"

Berkaitan dengan konstitusi Taufik menjelaskan, Hak Angket jelas merupakan amanah konsitusi, bukan sekedar UU.

Progres 98: Jika KPK Tidak Segera Minta Maaf, Ketua KPK Akan 'Dipolisikan'

"Jika KPK menolak, berarti KPK menentang amanah konsitusi RI. Sebuah lembaga yang menentang konstitusi, sebetulnya lembaga tersebut tidak berhak hidup di Indonesia," kata dia.

Duh, Ketua DPRD Kota Mojokerto Kena OTT KPK!

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah